Kementerian Unifikasi Korea Selatan memperkirakan bahwa ada kemungkinan Korea Utara akan kembali menggelar pertemuan Majelis Rakyat Tertinggi di bawah sistem perwakilan ke-14 saat ini untuk mencabut Perjanjian Dasar Antar-Korea dan melakukan amandemen konstitusi.

Anggota  Majelis Rakyat Tertinggi ke-14 yang dimulai pada tahun 2019 hampir mencapai akhir masa jabatannya, namun Korea Utara belum mengumumkan jadwal pemilihan anggota baru. Anggota Majelis Rakyat Tertinggi Korea Utara memiliki masa jabatan lima tahun.

Perwakilan dari Kementerian Unifikasi Korea menyatakan, bahwa ada kemungkinan Korea Utara melakukan amandemen konstitusi yang mencakup penambahan klausul teritorial, penghapusan klausul unifikasi, hubungan antar negara bermusuhan dan penambahan klausul unifikasi bersenjata.

Kementerian Unifikasi juga menambahkan adanya kemungkinan reorganisasi atau pengumuman personel untuk menyerap organisasi untuk Korea Selatan ke dalam Kementerian Luar Negeri dan pembahasan penghapusan perjanjian di bidang politik dan militer, termasuk Perjanjian Dasar Antar-Korea pada rapat pleno kali ini.

Pihaknya juga memperkirakan bahwa Korea Utara tengah mempertimbangkan waktu pembukaan Majelis Rakyat Tertinggi berikutnya dengan pertimbangan jadwal politik Korea Selatan, seperti pemilihan umum di bulan April dan pembukaan Majelis Nasional di bulan Mei. 

Korea Utara juga diperkirakan tetap melakukan langkah-langkah untuk menghapus unifikasi, yang dimulai setelah mengumumkan penghapusan kebijakan unifikasi pada bulan Januari lalu.

Selain pembongkaran Monumen Tiga Piagam Unifikasi Nasional dan pencabutan papan nama 'Tongilgak' atau Paviliun Unifikasi di Panmunjom, Korea Utara mengganti nama Jalan Tongil di Pyongyang menjadi 'Jalan Rakrang' dan juga mengganti nama Pasar Tongil menjadi 'Pasar Rakrang'.

Korea Utara juga disyalir tengah berupaya menanamkan permusuhan terhadap Korea Selatan di kalangan penduduknya.