Kebuntuan antara pemerintah dan kalangan medis di Korea Selatan yang dipicu oleh rencana pemerintah untuk menambah kuota mahasiswa baru di fakultas kedokteran, masih berlanjut selama lebih dari empat minggu. 

Pada hari Selasa (02/04) kemarin, pemerintah termasuk Presiden Yoon Suk Yeol berulang kali meminta untuk berdiskusi dengan kalangan dokter. Namun para dokter magang yang tetap memprotes keras atas upaya pemerintah itu menolak untuk memberikan respons.

Pada hari Rabu (03/04), pemerintah kembali menyerukan agar para dokter dapat melakukan komunikasi dengan pemerintah untuk melaksanakan diskusi dengan masuk akal. 

Di sisi lain, jumlah Pusat Gawat Darurat lokal yang membatasi perawatan bagi penyakit darurat serius telah meningkat menjadi 15 dari total 43 unit di seluruh negeri. 

Pemerintah mengatakan akan lebih memperkuat pantauan terhadap kemampuan setiap lembaga kesehatan utama di setiap wilayah negara, termasuk mengelola pemindahan pasien darurat. 

Mulai hari Rabu ini, seluruh Pusat Kesehatan Masyarakat pun diizinkan untuk memberikan layanan telemedis, seperti konsultasi dan resep. 

Sejumlah rumah sakit besar juga mengalami kesulitan dalam manajemen mereka, karena pembatalan layanan operasi dan pengurangan layanan perawatan pasien sebagai bentuk protes dalam rencana pemerintah.