Untuk kesekian kalinya pemerintah Korea Selatan meminta komunitas kedokteran untuk memberikan pilihan alternatif terpadu terhadap rencana pemerintah untuk meningkatkan jumlah mahasiswa baru di fakultas kedokteran. 

Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Korea Cho Kyoo-hong menyampaikan hal tersebut rapat yang digelar hari Senin (15/4).

Dalam pernyataan resmi pertama kepada komunitas medis sejak berakhirnya pemilihan umum 10 April lalu, pemerintah mengingatkan akan keterbatasan waktu sebelum dimulainya jadwal gelaran Ujian Masuk Perguruan Tinggi tahun ajaran 2025. 

Pemerintah juga menyatakan bahwa pihaknya bersedia untuk mendengarkan pendapat komunitas medis dengan sikap terbuka, sehingga para dokter diharapkan segera menghadirkan langkah alternatif terpadu yang dilandasi bukti ilmiah.  

Menteri Cho kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk melanjutkan reformasi medis, yang mencakup empat reformasi besar yang diperlukan dalam layanan medis dasar dan regional di Korea Selatan, di antaranya peningkatan jumlah rumah sakit.

Di hari yang sama, Kantor Pusat Penanggulangan Bencana juga mengelar pertemuan untuk membahas sistem pengelolaan dan dukungan pemerintah yang dirancang khusus untuk memberikan kompensasi atas keterlambatan perawatan medis dan kerugian akibat gangguan operasional rumah sakit yang berkepanjangan.

Hingga tanggal 12 April, sebanyak 2.295 kasus konsultasi dan 659 kasus kerugian telah dilaporkan kepada Pusat Dukungan Pelaporan Kerusakan Akibat Aksi Kolektif Dokter.