Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan bahwa pihaknya tengah mencari berbagai langkah untuk mendirikan mekanisme pemantauan sanksi Korea Utara yang lebih efektif dengan negara-negara sependapat.

Juru bicara untuk Kemenlu Korsel, Im Soo-suk, memberikan pernyataan tersebut pada konferensi pers hari Kamis (18/4), menanggapi pernyataan Duta Besar Amerika Serikat untuk Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), Linda Thomas-Greenfield, dalam wawancaranya dengan KBS.

Dalam wawancara tersebut, Dubes Thomas-Greenfield menyatakan tengah mempertimbangkan langkah untuk menciptakan mekanisme alternatif di dalam sidang Majelis Umum PBB untuk menggantikan kinerja panel pemantau sanksi Korea Utara.

Pembentukan lembaga pemantau sanksi terhadap Korut di sidang Majelis Umum PBB tidak bisa diveto oleh Rusia dan China layaknya di dalam Dewan Keamanan PBB, serta bisa diadopsi apabila kesepakatan dua pertiga suara negara anggota tercapai. Dubes Linda Thomas-Greenfield juga mempertimbangkan pembentukan lembaga di luar PBB. 

Juru Bicara Kemenlu Korsel Im menjelaskan bahwa Korsel juga mempertimbangkan pembentukan lembaga pemantauan baru yang lebih efektif, namun belum memastikan langkah yang lebih jelas karena masih membutuhkan waktu untuk membahasnya dengan negara-negara terkait.