Kementerian Pertahanan Korea Selatan mengumumkan hasil inspeksi dan audit terhadap buku pendidikan mental militer yang pernah menimbulkan kontroversi akibat catatan terhadap pulau Dokdo sebagai wilayah sengketa teritorial.

Menurut Kemenhan, pihaknya menegaskan bahwa isi terkait pulau Dokdo tidak benar, serta memberikan peringatan kepada para penulis dan penasihat karena tidak ada pelanggaran hukum atau unsur kesengajaan. 

Pada akhir tahun lalu, Kementerian Pertahanan mendistribusikan sebanyak 20 ribu buah buku pendidikan mental militer. 

Buku tersebut mencatat pulau Dokdo sebagai wilayah sengketa teritorial dalam penjelasan situasi terkait Semenanjung Korea, serta tidak memasukkan pulau Dokdo di dalam peta Semenanjung Korea ketika menjelaskan fakta sejarah. 

Setelah itu, Kementerian Pertahanan menarik seluruh buku tersebut untuk mulai melakukan inspeksi dan audit.

Menurut hasil pemeriksaan, seluruh penulis terdiri dari para anggota militer yang masih menjabat. Selanjutnya, disebutkan bahwa tidak dilakukan pemeriksaan yang rinci terhadap draf naskah akhir untuk buku pendidikan mental itu, serta proses penerimaan saran atau nasihat dari pihak luar juga tidak mencukupi. 

Ditambahkan pula, tidak ada pelanggaran hukum dalam proses pembuatan buku tersebut dan para penulis juga menyadari kesalahan mereka. 

Kementerian Pertahanan selanjutnya kini tengah merevisi isi buku tersebut berdasarkan hasil inspeksi yang dilakukan.