Undang-Undang Khusus Tragedi Itaewon akhirnya disetujui dalam sidang paripurna Majelis Nasional Korea Selatan, setelah 551 hari berlalu sejak insiden terjadi.

Majelis Nasional meloloskan UU Khusus Tragedi Itaewon dengan 256 suara setuju dan 3 abstain dari 259 anggota yang hadir dalam sidang paripurna, pada hari Kamis (02/05).

UU khusus itu akan berfungsi sebagai payung hukum dalam membentuk dan mengoperasikan komite investigasi khusus dalam menyelidiki fakta tragedi Itaewon yang menewaskan banyak warga dalam gelaran perayaan Halloween pada tahun 2022 lalu.

Sebelumnya pada hari Rabu (01/05), Partai Kekuatan Rakyat dan Partai Demokrat Korea telah menyepakati rancangan pembentukan komite investigasi khusus yang terdiri dari 9 orang, seorang ketua yang disepakati kedua pihak partai, dan 4 orang anggotanya dari masing-masing pihak dengan masa pengoperasian di bawah 1 tahun dan dapat diperpanjang dalam 3 bulan. 

Kedua partai juga sepakat untuk menghapus ketentuan yang memperbolehkan komite investigasi khusus untuk menyerahkan catatan penyidikan dan persidangan mengenai perkara yang belum diteruskan atau yang penyidikannya dihentikan sementara. Hal itu juga mencakup kewenangan bagi instansi penyidik untuk meminta surat perintah apabila permintaan penyerahan barang bukti atau materi berkaitan ditolak lebih dari dua kali tanpa alasan yang dapat dibenarkan.