Pemerintah Korea Selatan telah memutuskan untuk mengizinkan dokter warga negara asing (WNA) untuk melakukan praktik kedokteran di dalam negeri Korea Selatan.

Pemerintah menyebut keputusan itu terpaksa diambil untuk mengatasi kesenjangan medis yang berkepanjangan, namun pihak medis menentangnya dengan keras.

Sudah tiga bulan berlalu sejumlah dokter spesialis telah meninggalkan rumah sakit karena menentang pemerintah yang menambah kuota penerimaan mahasiswa baru fakultas kedokteran. 

Menanggapi kesenjangan medis yang berkepanjangan itu, pemerintah Korea Selatan mengizinkan pemegang surat izin praktik tenaga medis asing untuk melakukan praktik kedokteran di dalam negeri selama peringatan krisis layanan kesehatan berada pada level ‘serius’.

Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan telah mengumumkan sebagian amandemen terhadap Aturan Penegakan Undang-Undang Layanan Medis yang mengandung isi tersebut.

Selama ini, Korea Selatan memperbolehkan dokter asing hanya  memberikan perawatan medis sebagai profesor pertukaran atau untuk proyek penelitian pendidikan dan kegiatan sukarelawan medis internasional.

Namun, dokter asing dapat melakukan perawatan medis atas persetujuan lebih dulu dari Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan.

Pemerintah menyatakan hanya akan memberikan izin bagi tenaga medis yang memiliki kemampuan pengobatan, agar keselamatan pasien dan kualitas layanan medis dapat tetap terjaga.

Untuk itu, pemerintah berencana membatasi jangka waktu dan fasilitas medis, serta mengelola dokter asing melalui bimbingan dokter spesialis dalam negeri.

Menanggapi hal itu, komunitas medis memprotes keras atas keputusan pemerintah tersebut dan mengatakannya sebagai tindakan yang ‘tidak efektif’.

Para profesor kedokteran juga menyebut pemerintah terlalu sering mengeluarkan tindakan yang tidak efektif. Mereka meragukan para pasien ingin mendapatkan pengobatan dari dokter asing.

Sementara itu, pengenalan pemegang surat izin praktik tenaga medis asing diharapkan dapat dilakukan mulai akhir bulan ini setelah peraturan penegakan hukum disahkan.