Partai oposisi utama Partai Demokrat (DP) mengajukan mosi pemakzulan Menteri Keamanan dan Administrasi Publik Lee Sang-min untuk menuntut pertanggung-jawaban atas kesalahan pemerintah dalam menangani insiden tragedi saling injak mematikan di Itaewon, Seoul, yang mengakibatkan 159 orang meninggal dunia.

Partai oposisi memutuskan pengajuan mosi tersebut setelah sidang umum anggota Majelis Nasional pada Senin (06/02). 

Partai Demokrat mengklaim bahwa Menteri Lee telah melanggar konstitusi yang memuat perlindungan masyarakat dan Undang-Undang Bencana dan Keselamatan, sebagaimana dia gagal mengambil langkah-langkah memadai setelah kecelakaan di Itaewon terjadi pada akhir Oktober tahun lalu. 

Partainya juga menganggap Menteri Lee telah melanggar Undang-Undang Kesaksian Majelis Nasional dengan mengatakan bahwa kementerian tidak memiliki daftar dan informasi kontak keluarga korban. 

Ketua Fraksi Partai Demokrat Park Hong-geun menyampaikan bahwa partainya telah memutuskan untuk menghormati nilai-nilai konstitusi dan memenuhi tugasnya sebagai anggota parlemen untuk mewujudkan keinginan publik yang menuntut pertanggung-jawaban Menteri Lee atas tragedi tersebut.

Di sisi lain, partai berkuasa Partai Kekuatan Rakyat (PPP) menuduh partai oposisi berupaya mengalihkan perhatian dari tuduhan kasus korupsi Ketua Partai Demokrat Lee Jae-myung.

Mosi tersebut rencananya akan disampaikan dalam sesi pleno Majelis Nasional pada Senin (06/02) siang. 

Mosi yang diajukan di parlemen dapat diloloskan dengan persetujuan lebih dari setelah anggota parlemen, sehingga diperkirakan mosi pemakzulan Menteri Lee akan diloloskan, sebagaimana 169 dari 300 kursi parlemen dikuasai oleh Partai Demokrat. Jika diloloskan, maka kewenangan Menteri Lee akan ditangguhkan sampai adanya keputusan dari Mahkamah Konstitusi. 

Saat ini, terdapat mosi pemakzulan terhadap tiga anggota kabinet, tetapi belum ada yang berhasil diloloskan di Majelis Nasional.