Sesi audit dan inspeksi parlemen terhadap Kantor Kepresidenan, termasuk Kantor Sekretaris Presiden, Badan Keamanan Nasional, dan Badan Pengawal Kepresidenan, digelar pertama kali terhadap pemerintahan Yoon Suk Yeol pada Selasa (08/11).

Kepala Staf Kepresidenan Kim Dae-ki mengatakan bahwa pihaknya akan mengungkap kebenaran terkait tragedi Itaewon dan bertanggung-jawab.

Partai Demokrat menyebut langkah kepolisian tidak memadai, dan mendesak pengunduran diri Menteri Keamanan dan Administrasi Publik Lee Sang-min dan Kepala Badan Kepolisian Nasional Yoon Hee-geun.

Partai itu juga mengkritik Presiden Yoon yang hanya memberi tekanan kepada pihak kepolisian tanpa mengungkapkan permintaan maaf kepada masyarakat. Pihaknya berencana mengajukan surat pengajuan investigasi terhadap pemerintah pada Rabu (09/11) bersama partai oposisi lainnya.

Sementara itu, Partai Kekuatan Rakyat bersikap hati-hati atas opini yang ​membebankan tanggung jawab atas insiden Itaewon kepada pemerintah. 

Partai itu mengkriktik salah seorang anggota Partai Demokrat yang mengirimkan pesan SMS yang berisi bahwa 'daftar nama korban tragedi Itaewon harus dipublikasikan', mengatakan bahwa anggota PD tersebut memanfaatkan kesedihan keluarga korban untuk keuntungan politik.