Korea Utara mengecam strategi baru Amerika Serikat (AS) dalam melawan senjata pemusnah massal (WMD), karena menggambarkan rezim yang tertutup itu sebagai "ancaman yang terus berlanjut".

Dalam sebuah pernyataan yang disiarkan oleh Kantor Pusat Berita Korea Utara (KCNA) pada hari Rabu (04/10), Juru Bicara Kementerian Pertahanan Pyongyang mengecam deskripsi tersebut sebagai provokasi militer dan politik yang serius terhadap rezim Korea Utara.

Pernyataan itu mengatakan bahwa istilah "ancaman yang terus berlanjut" paling cocok untuk AS, pemilik WMD terbesar di dunia, yang telah meningkatkan ancaman nuklirnya terhadap Korea Utara sejak abad terakhir.

"Strategi 2023 untuk Melawan Senjata Pemusnah Massal" yang baru-baru ini dirilis oleh Departemen Pertahanan AS mengatakan bahwa Korea Utara, Iran, dan organisasi ekstremis yang kejam masih menjadi ancaman yang terus-menerus karena mereka terus mengejar dan mengembangkan kemampuan WMD.

Jubir itu juga mengatakan bahwa tindakan sembrono Washington yang mengerahkan kapal selam nuklir strategis ke Semenanjung Korea yang dilengkapi dengan hulu ledak nuklir yang cukup untuk menghancurkan sebuah negara, merupakan ancaman WMD yang paling serius.

Pernyataan itu kemudian memperingatkan bahwa militer Korea Utara akan membalas strategi militer AS dengan strategi respons yang paling besar dan berkelanjutan.

Sementara itu, Kementerian Pertahanan Korea Selatan telah memperingatkan bahwa Korea Utara akan menghadapi "akhir dari rezimnya" jika ada upaya untuk menggunakan senjata nuklir setelah langkah Pyongyang baru-baru ini untuk mengabadikan kebijakan nuklirnya dalam konstitusi.

Kementerian Pertahanan mengeluarkan peringatan tersebut dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu, dengan mengatakan bahwa Korea Selatan dan AS mempertahankan postur kesiapan gabungan yang dapat menanggapi serangan dari Korea Utara.

Kementerian tersebut mengkritik pengungkapan ambisi Korea Utara untuk mengembangkan kemampuan nuklirnya, meskipun kondisi rakyatnya yang menyedihkan dengan mengadopsi amandemen konstitusi yang mengabadikan kebijakan nuklirnya.