Korea Utara mengancam akan mengambil tindakan militer yang lebih agresif sebagai protes terhadap Pertemuan Konsultatif Keamanan (SCM) ke-55 antara Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) di Seoul pada hari Senin (13/11) lalu.

Kantor Pusat Berita Korea Utara (KCNA) melalui Juru Bicara Kementerian Pertahanan pada hari Kamis (16/11) melaporkan bahwa, penyebab utama eskalasi situasi adalah AS dan sekutunya sambil menyinggung kunjungan sejumlah pejabat pertahanan AS termasuk Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin ke Seoul dan Pertemuan Konsultatif Keamanan (SCM).

Dengan menyebut kesepakatan antara Korea Selatan dan AS serta Korea Selatan, AS, dan Jepang, Kementerian Pertahanan Korea Utara mengkritik sikap militer mereka tidak pernah untuk pertahanan, tetapi justru bertujuan untuk melakukan serangan militer terhadap Korea Utara. 

Dilanjutkan, Korea Utara akan terus mengelola segala bentuk ancaman terhadap kepentingan keamanan rezimnya melalui kekuatan militer yang lebih agresif, responsif, dan strategis, serta melalui tindakan militer yang jelas untuk memberikan tekanan strategis.

Kementerian itu menerangkan bahwa tindakan itu untuk menanggapi kondisi keamanannya yang tidak stabil dan ancaman militer AS bersama sekutunya yang semakin berkembang.

Ditegaskannya lagi, militer Korea Utara akan melakukan serangan balik terhadap setiap tindakan provokatif yang secara militer melanggar kedaulatan dan keamanan rezim, dan menjaga kesiapan tempur penuh untuk melindungi integritas wilayah.

Terkait wacana Korea Utara tersebut, perwakilan Kementerian Unifikasi Korea Selatan mengkritik kesepakatan SCM untuk melindungi perdamaian dan keamanan di Semenanjung Korea maupun Aisa Timur Laut dari ancaman nuklir dan persenjataan  pemusnah massal. Namun rezim Korea Utaralah yang justru terobsesi dengan pengembangan nuklir dan rudal serta ancaman tanpa mempedulikan kehidupan rakyatnya.

Wacana Korea Utara itu merupakan respons pertama Korea Utara akan SCM yang diadakan di Seoul pada Senin (13/11) lalu dan tampaknya bertujuan untuk memberikan pembenaran atas provokasi seperti peluncuran satelit atau rudal pengintaian militer.