Korea Selatan, Amerika Serikat (AS), Jepang, dan negara-negara lain mengutuk peluncuran roket Korea Utara yang diklaim sebagai roket ruang angkasa pada hari Kamis (24/08) lalu.

Park Eun-jin, Direktur Divisi Perlucutan Senjata dan Non-proliferasi Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, mengeluarkan kecaman tersebut pada hari Senin (28/08) dalam sebuah pertemuan kelompok kerja terbuka (OEWG) PBB untuk keamanan luar angkasa di Jenewa, Swiss.

Park mengatakan bahwa pertemuan tersebut diadakan untuk memastikan perdamaian yang aman dan berkelanjutan di luar angkasa, namun sangat disesalkan bahwa Korea Utara telah memilih jalan yang berlawanan.

Menegaskan kembali bahwa peluncuran "satelit pengintai militer" Korea Utara yang menggunakan teknologi rudal balistik adalah ilegal, ia mengutuk keras aktivitas Korea Utara yang melanggar hukum sebagai penggunaan luar angkasa yang tidak damai.

Selanjutnya Eric Desautels, Koordinator Senior di Departemen Luar Negeri AS, mengatakan bahwa peluncuran satelit Korea Utara merusak upaya non-proliferasi komunitas internasional dan menjauh dari tujuan bersama untuk melucuti senjata nuklir.

Tidak hanya itu, kecaman lainnya juga datang dari perwakilan Jepang, Jerman dan Selandia Baru yang juga mengutuk peluncuran tersebut, dan menyatakan bahwa hal itu melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB.

Merespon hal tersebut, Duta Besar Korea Utara untuk PBB di Jenewa, Han Tae-song, menolak kecaman itu, dengan mengatakan bahwa resolusi itu adalah dokumen ilegal yang bertentangan dengan Piagam PBB, dan Korea Utara tidak akan terikat dengan resolusi dari AS dan para pengikutnya.