ⓒ YONHAP News

Tahap pertama “Kasus Cho Kuk” tampaknya berakhir dengan pengunduran diri Menteri Kehakiman Korea Selatan, Cho Kuk dari jabatannya sendiri. Memang keputusan Menteri Cho itu diambil setelah muncul keluhan perpecahan negara atas terpicunya aksi pro dan kontra massa terhadap dirinya.

Menteri Kehakiman Korea Selatan, Cho Kuk pada tanggal 14 Oktober mengundurkan diri dari jabatannya, tanpa konferensi pers dan upacara pengunduruan. Dia hanya menyampaikan pernyataan media, bahwa dirinya telah memainkan semua peranannya sebagai pemicu untuk mereformasi kejaksaan. Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in meminta maaf karena telah menimbulkan banyak konflik antar masyarakat dengan melantik Cho Kuk sebagai Menteri Kehakiman. Moon juga kembali menegaskan reformasi kejaksaan dan juga meminta kepada dunia media untuk ikut melakukan reformasi. 

Sejak sebulan diangkat sebagai menteri, Cho tetap menghadapi berbagai skandal dan dugaan korupsi yang melibatkan anggota keluarganya. Khususnya dugaan terkait putri Cho, yang terdaftar sebagai penulis utama dalam sebuah tesis patologi, saat magang selama tiga minggu di masa SMAnya. Kasus ini membuat rakyat Korea Selatan menjadi bingung dan dirasa tidak masuk akal, terlepas dari kenyataan apakah dugaan tersebut benar atau tidak. Dalam masalah moral, rakyat Korea Selatan paling sensitif dalam hal wajib militer dan ujian masuk perguruan tinggi. Dalam ujian masuk perguruan tinggi, putri Cho dinyatakan telah menerima jalan pintas dan hak istimewa, yang memicu kemarahan rakyat. 

Ditambah lagi, penjelasan Menteri Cho yang memicu lebih banyak sentimen negatif masyarakat. Dia membantah banyaknya kecurigaan dan ketidakadilan terhadap anggota keluarganya, dengan mengutip bahwa dirinya sendiri tidak mengetahuinya. Protes keras dari partai oposisi menyebabkan ditundanya penggelaran rapat dengar pendapat parlemen atas kandidat Menteri Cho untuk menetapkan kepantasan dirinya sebelum dilantik. Pada akhirnya, rapat dengar pendapat itu diselenggarakan, namun laporan tentang rapat dengar pendapat kandidat Menteri Cho gagal disimpulkan. 

Meskipun demikian, Presiden Moon tetap melantik Cho sebagai menteri kehakiman yang baru, dengan mengatakan bahwa Cho dipandang sebagai sosok yang terbaik menurutnya untuk mereformasikan kejaksaan sejak dia menjabat sebagai kepala sektretaris kepresidenan urusan sipil. Moon menambahkan bahwa jika Cho tidak ditunjuk hanya dengan dugaan yang belum dapat dibuktikan, maka hal tersebut akan menjadi teladan yang buruk. Sebagai akibatnya, dunia media diselimuti oleh ‘Cho Kuk’, sementara sebagian besar agenda di partai politik tampaknya menjadi satu dengan kasus Cho Kuk. Kemudian Kejaksaan Agung Korea Selatan melakukan investigasi atas tuduhan terkait Menteri Cho, dan bahkan menggerebek kediaman pribadi beliau sebagai bagian dari penyelidikan terhadap dugaan korupsi yang melibatkan keluarganya.

Kelumpuhan politik berkembang menjadi bentrokan di alun-alun. Unjuk rasa massa yang pro terhadap Cho menyuarakan “perlindungan Cho Kuk, dan Reformasi Kejaksaan”. Sementara itu, aksi massa yang kontra menegaskan “Pengunduran diri Menteri Cho”, bahkan mereka melontarkan “pengunduran diri Presiden Moon”. Di tengah situasi tersebut, angka kepuasaan atas kinerja Presiden Moon dan partai berkuasa terus mengalami penurunan, dan akhirnya selisih rasio dukungan antara partai berkuasa dan partai oposisi utama tercatat yang paling sedikit sejak pemerintahan Presiden Moon. Demikian pula di partai berkuasa, muncul kekhawatiran yang tinggi terhadap pemilihan umum tahun depan. Perkembangan diplomatik serupa membuat Menteri Cho sudah seharusnya mengundurkan diri dari jabatan menteri kehakimannya.