ⓒKBS News

Rancangan anggaran nasional Korea Selatan tahun depan diloloskan dengan mengecualikan partai oposisi utama, yang tampaknya akan memperdalam konflik dunia politik Korea Selatan.

Rancangan anggaran belanja nasional diloloskan pada hari terakhir sidang paripurna parlemen pada tanggal 10 Desember. Proses itu telah melampaui batas waktunya, karena tiga partai utama gagal mencapaikan kesepakatan. Oleh karena itu, partai berkuasa Partai Demokrat Korea melakukan kolaborasi dengan sejumlah partai oposisi kecuali partai oposisi utama, Partai Kebebasan Korea. Hal itu dapat dilakukan karena Partai Demokrat Korea bertekad agar proses rancangan anggaran belanja nasional tidak boleh dibawa sampai ke rapat sementara parlemen.

 

Partai Kebebasan Korea sebagai partai oposisi pertama berusaha keras untuk menghalangi rancangan anggaran tersebut dengan menyediakan amandemen sendiri, yakni mengurangi anggaran sebanyak 16 triliun won. Akan tetapi amandemen itu dihapus karena pihak pemerintah sama sekali tidak ingin mengubah rancangan anggarannya.

Tidak seperti biasanya, Ketua Majelis Nasional Korea Selatan, Moon Hee-sang meloloskan rancangan anggaran belanja nasional terlebih dahulu daripada rancangan undang-undang terkait anggaran belanja nasional. Akhirnya rancangan anggaran belanja nasional diloloskan di tengah protes Partai Kebebasan Korea. Anggota Partai Kebebasan Korea tidak ikut dalam pemungutan suaranya.

Sidang paripurna parlemen telah berakhir dan sidang sementara parlemen berlangsung mulai tanggal 11 Desember atas permintaan partai berkuasa untuk melegislasi lewat jalur cepat sejumlah rancangan undang-undang. Namun, sidang sementara itu diperkirakan sulit untuk dijalankan karena proses untuk rancangan anggaran belanja negara tersebut berlangsung tanpa partai oposisi utama.

Partai Kebebasan Korea melakukan aksi unjuk rasa di ruang sidang parlemen setelah rancangan anggaran tersebut diloloskan dan kemudian menggelar aksi kecaman pada tanggal 11 Desember. Ketua Fraksi Partai Kebebasan Korea, Shim Jae-cheol mengungkapkan bahwa partainya melakukan perjuangan yang keras. Shim juga mengkritik rancangan anggaran belanja negara yang lolos dengan tidak menjalankan sejumlah proses dan menghancurkan demokrasi, sehingga akan menjadi titik awal runtuhnya pemerintahan Moon Jae-in.

Rancangan undang-undang yang diajukan untuk legislasi jalur cepat seperti reformasi sistem pemilihan umum dan kejaksaan mempunyai lebih banyak unsur konflik daripada rancangan anggaran tersebut. Partai Kebebasan Korea mengkritik bahwa rancangan undang-undang itu merupakan percobaan untuk kediktatoran yang baru. Menurutnya, rancangan undang-undang reformasi sistem pemilihan umum akan mengurangi jumlah kursinya dalam parlemen dan reformasi kejaksaan akan membuat organisasi berkekuasaan memenuhi kehendak pemerintahan. Oleh karena itu, partai oposisi pertama ini berencana menentangnya dengan segala upaya, termasuk langkah filibuster.

Ketua Fraksi Partai Demokrat Korea, Lee In-young menegaskan pihaknya akan berupaya keras hingga momen terakhir. Jika Partai Kebebasan Korea tidak mengubah pendapatnya, maka partai berkuasa akan melegislasi jalur cepat rancangan undang-undang tersebut. Oleh karena itu, dunia politik Korea Selatan tidak mudah menghindari konflik sengit di antara partai berkuasa dan partai oposisi utama.