PBB telah meminta pemerintah Jepang agar tidak melakukan intervensi dalam penjelasan tentang wanita perbudakan syahwat oleh tentara Jepang yang dilaporkan kepada PBB. 

Menurut Sankei Shimbun, permintaan itu tercantum dalam draf naskah yang diserahkan oleh Pelapor Khusus tentang Kebebasan dalam Beropini dan Berekspresi dari Komisi Hak Asasi Manusia PBB, David Kaye kepada Sidang Dewan HAM PBB yang akan berlangsung bulan depan. 

Draf naskah itu berisi bahwa pemerintah Jepang dilarang campur tangan dalam fakta sejarah termasuk wanita perbudakan syahwat. Selain itu ada permintaan untuk mempertimbangkan kembali penggunaan buku pelajaran versi penerbit swasta karena penjelasan tentang wanita perbudakan syahwat dihapus atau diedit dalam buku pelajaran SMP, atau pandangan pemerintah Jepang bahwa tidak ada pemaksaaan bagi wanita perbudakan syahwat telah masuk. 

Pelapor David Kaye telah menyelidiki situasi kebebasan dalam beropini dan berekspresi di Jepang pada bulan lalu. Jika laporan tersebut diserahkan ke Sidang Dewan HAM PBB, maka percobaan pemerintah Jepang untuk memutarbalikkan fakta sejarah akan mendapat kritik. 

Komite Anti-Penganiayaan PBB–CAT juga telah mengeluarkan laporan pada tgl. 12 Mei lalu dan merekomendasi untuk merevisi kembali kesepakatan wanita perbudakan syahwat antara Korea Selatan dan Jepang. 

Jepang telah menjadi anggota Dewan HAM PBB pada bulan Januari lalu, namun tetap bertentangan dengan PBB karena masalah HAM dan masalah sejarah masa lalu negara itu.