Partai politik Korea Selatan memberikan tanggapan yang berbeda-beda tentang keputusan pemerintah untuk mengakhiri Perjanjian Perlindungan Informasi Militer (GSOMIA) dengan Jepang.

Partai Keadilan bersama Partai Demokrasi dan Perdamaian menyambut baik keputusan pemerintah tersebut, sedangkan Partai Kebebasan Korea dan Partai Bareunmirae mengkhawatirkannya.

Sementara itu, Juru Bicara Partai Demokrat Korea, Lee Hae-shik menyatakan partainya menyambut keputusan pemerintah karena harus menanggulangi tindakan Jepang yang merugikan ekonomi Korea Selatan dan merusak ketertiban perdagangan bebas internasional.

Dia kemudian mendesak pemerintahan Jepang untuk melakukan dialog dan menghapus tindak balasan ekonomi terhadap Korea Selatan.

Juru Bicara Partai Demokrat menambahkan bahwa Amerika Serikat menginginkan perpanjangan GSOMIA , tetapi pemerintah Korea Selatan perlu mengambil keputusan itu demi persekutuan Korea Selatan dan Amerika Serikat. 

Menurutnya, Partai Demokrat Korea dan Pemerintahan Moon akan mempertahankan keamanan berdasarkan aliansi dengan Amerika Serikat dan akan melakukan pembicaraan dengan Jepang jika Negeri Matahari Terbit itu ingin berdialog. 

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Kebebasan Korea, Na Kyung-won menyatakan pihaknya sangat mengkhawatirkan konflik Korea Selatan dan Jepang melebar ke bidang keamanan, setelah sebelumnya meluas dari masalah sejarah ke bidang ekonomi.

Juru Bicara Senior Partai Bareunmirae, Choi Do-ja mengatakan dalam komentar lisannya bahwa partainya kecewa terhadap cara penanggulangan Pemerintahan Moon yang emosional dan mengkhawatirkan Amerika Serikat yang menginginkan perpanjangan GSOMIA yang berlawanan dengan Korea Selatan.