Pemerintah menggelar pertemuan untuk membahas kemungkinan revisi dan legislasi dalam mengurangi beban hukum praktisi medis terkait kecelakaan medis.

Dalam pertemuan mengenai tanggapan terhadap aksi kolektif dokter magang pada hari Selasa (27/02), pemerintah membahas pemberlakuan undang-undang khusus tentang kecelakaan medis, untuk memberikan perlindungan hukum kepada praktisi medis atas insiden tersebut. 

Dalam pidato pembukaan pada pertemuan tersebut, Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan, Cho Kyu-hong mengatakan bahwa penyelesaian sengketa medis yang berorientasi pada proses pengadilan, meningkatkan beban pasien dan praktisi medis. Melalui sistem seperti itu, pasien akan menderita akibat tuntutan hukum jangka panjang dan praktisi medis yang juga akan menghindari bentuk pelayanan medis yang darurat karena adanya beban risiko hukum.

Menteri menambahkan bahwa pemerintah juga akan mengupayakan revisi undang-undang tentang ganti rugi untuk kecelakaan medis dan mediasi sengketa medis untuk mewajibkan para profesional medis untuk terdaftar dalam asuransi pertanggungjawaban.

Selanjutnya pemerintah berencana untuk mengadakan dengar pendapat publik tentang masalah ini pada hari Rabu (28/02).

Pemerintah juga akan meluncurkan program uji coba pada hari Selasa untuk menetapkan dengan jelas ruang lingkup tugas kerja perawat, karena beberapa pihak mengeluh dipaksa untuk melakukan beberapa tugas dokter di rumah sakit besar sejak para dokter magang melakukan aksi kolektif mereka.