Pemerintah Korea Selatan mengatakan telah memulai prosedur deposit kompensasi di pengadilan untuk para korban kerja paksa di masa penjajahan Jepang atau keluarga mereka. 
 
Namun pengadilan telah memutuskan untuk menolak salah satu diantara permohonan pemerintah untuk menyimpan pembayaran ganti rugi dari sumbangan perusahaan domestik.
 
Pengadilan Distrik Gwangju menolak simpanan kompensasi yang diajukan oleh pemerintah untuk seorang nenek korban yang masih hidup, Yang Geum-deok yang tetap bersikeras untuk menolak menerima pembayaran ganti rugi yang diberikan oleh perusahaan dan pemerintah Korea Selatan, bukanlah pembayaran dari Jepang. 
   
Adapun pengadilan juga merekomendasikan revisi permohonan pemerintah untuk menyimpan kompensasi bagi dua korban kerja paksa lainnya pada masa perang dengan alasan kurangnya dokumentasi yang diperlukan. 
 
Kementerian Luar Negeri sangat menyesal atas keputusan tersebut dan telah mengajukan keberatan agar meminta kepada pengadilan untuk mengambil keputusan yang adil. 
 
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Lim Soo-suk mengatakan, langkah Pengadilan Distrik Gwangju sulit untuk diterima. Dia juga mengkritik keputusan pengadilan sebagai "belum pernah terjadi sebelumnya" dan pelanggaran hak untuk diadili di pengadilan.
    
Di sisi lain, para korban menuntut keras pemerintah untuk membatalkan upaya simpanan kompensasi di pengadilan, dengan menyebutkan pemerintah tampaknya berusaha menghapus obligasi mereka melalui prosedur deposit kompensasi itu.  
 
Para pejabat pemerintah telah menerangkan bahwa meski para korban menolak pembayaran setoran kompensasi, obligasi mereka tidak terhapus. Namun konflik antara pemerintah dan korban diperkirakan akan berlanjut dan bahkan semakin sengit ke depannya.