Washington mengatakan pihaknya akan meminta Korea Utara bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukannya. 

Lisa Peterson, Asisten Sekretaris Sementara Biro Demokrasi, HAM dan Tenaga Kerja di Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS), menyampaikan sikap pemerintah AS tersebut dalam sebuah konferensi pers pada hari Selasa (30/03), saat Departemen Luar Negeri AS merilis Laporan Praktik HAM di Negara-Negara Tahun 2020.

Peterson mengatakan AS mengungkapkan kekhawatiran atas pelanggaran HAM serius di Korea Utara, menyebutnya sebagai salah satu yang terburuk di dunia.

Dikatakannya bahwa HAM akan menjadi elemen penting dari kebijakan komprehensif AS terhadap Korea Utara yang saat ini sedang dalam peninjauan oleh Departemen Luar Negeri AS. Ini mengindikasikan kemungkinan peningkatan taktik tekanan Washington mengenai isu tersebut.

Pejabat AS itu juga secara tidak langsung mengkritik hukum baru Korea Selatan yang melarang kampanye selebaran anti-Korea Utara, yang diberlakukan pada hari Selasa (30/03), mengatakan bahwa kebebasan alur informasi ke Korea Utara adalah prioritas AS.

Peterson menambahkan bahwa AS akan meneruskan kampanye untuk membantu penduduk Korea Utara mengakses informasi dan kerjasama terkait bersama organisasi-organisasi non-pemerintah dan mitranya di negara-negara lain.