Partai berkuasa Korea Selatan, Partai Demokrat Korea tengah mendorong "sistem bagi hasil COVID-19" untuk membagikan keuntungan perusahaan yang mendapatkan penghasilan lebih di tengah pandemi COVID-19 kepada kalangan yang menderita.

Ketua Partai Demokrat Korea, Lee Nak-yon mengemukakan prinsip dasar sistem bagi hasil COVID-19 tersebut. 

Kuncinya adalah partisipasi sukarela swasta melalui insentif. Pemerintah dan partai berperan sebagai pendukung yang menyediakan perpajakan dan bantuan dana tanpa ikut campur.

Subyek utama yang didorong untuk berpartisipasi adalah perusahaan portal web dan game raksasa, perusahaan di bidang tanpa tatap muka, dan lainnya.

Namun, masalahnya adalah cara dan kepada siapa hasil tersebut dibagikan. Dalam hal perusahaan platform, keuntungan perusahaan dibagikan kepada wiraswasta yang berjasa dalam meningkatkan penghasilan perusahaan.

Selain itu, perusahaan besar juga tengah dipertimbangkan untuk membuat reksadana untuk menciptakan lapangan kerja bagi perusahaan kecil dan menengah serta kalangan masyarakat yang menderita.

Namun, model yang dirancang oleh Partai Demokrat Korea tersebut dikritik oleh kubu konservatif maupun progresif.

Partai oposisi utama Korea Selatan, Partai Kekuatan Rakyat mengkritik sistem tersebut sebagai perpajakan bertarget dan menerapkan pajak badan hukum yang tidak ada dalam undang-undang.

Sementara Partai Keadilan mengklaim bahwa sistem itu tidak mempunyai efek yang maksimal jika hanya bergantung pada partisipasi perusahaan secara sukarela, sehingga perlu meningkatkan pajak bagi perusahaan dan perorangan yang mendapatkan penghasilan tinggi.