ⓒYONHAP News

Korea Selatan, China dan Jepang dengan satu suara mengungkapkan perlunya perundingan antara Korea Utara dan Amerika Serikat (AS) secepat mungkin. Kini perhatian tertuju pada apakah kerja sama antara Seoul, Beijing dan Tokyo akan dapat melanjutkan kembali perundingan denuklirisasi antara Korea Utara dan AS, sekaligus mencegah provokasi dari Pyongyang.

Hasil pertemuan pucuk pimpinan antara Korea Selatan, China dan Jepang cukup signifikan, karena kerja sama trilateral berbeda dengan kerja sama antara Korea Selatan, AS dan Jepang. Korea Selatan dan Jepang yang semuanya adalah aliansi AS, berada dalam kerja sama antara Seoul, Washington dan Tokyo. Dapat dikatakan bahwa kerja sama trilateral, atau kerja sama bilateral antara ketiganya memang bertentangan dengan posisi Korea Utara. Oleh karena itu, pengaruh mereka terhadap Korea Utara mempunyai keterbatasan. Namun, China mampu memberikan pengaruh tertentu kepada Korea Utara sebagai sekutu yang sangat akrab. Dalam kenyataannya, China tengah memainkan peranannya sebagai pendukung Korea Utara dalam hal diplomatik dan keamanan. Dalam hal ekonomi, China juga menjadi sumber mata uang penting bagi Korea Utara yang masih diberlakukan  sanksi internasional yang keras. Dengan kata lain, China tampaknya adalah satu-satunya negara yang mampu mencegah provokasi Korea Utara.

Mengenai masalah Korea Utara, Korea Selatan, China dan Jepang memiliki pandangan yang berbeda-beda, namun mereka cukup memahami bahwa mereka harus bekerja sama. Saat ini, ancaman Korea Utara berupa “hadiah Natal” mendapat sorotan hangat. Diasumsikan bahwa ancaman berupa hadiah Natal itu berupa peluncuran proyektil seperti rudal balistik antar benua (ICBM), bertepatan dengan tibanya hari Natal. AS juga tentu bersikeras untuk menangani ancaman itu dengan mengisyaratkan opsi militernya. Pyongyang dan Washington telah terlibat dalam perang kata, yang tampaknya mendorong memuncaknya konflik bilateral.

Di sisi lain, China dan Rusia telah mengajukan rancangan resolusi untuk melonggarkan sanksi terhadap Korea Utara kepada Dewan Keamanan PBB. Meskipun demikian, AS berpegang pada posisi yang keras bahwa keringanan atau pencabutan sanksi pada Korea Utara tidak dapat dilakukan sebelum denuklirisasi diwujudkan. Sehubungan dengan hal itu, Presiden Moon dan Presiden China, Xi Jinping sependapat bahwa penting untuk menahan dan menjaga momentum demi dialog antara Korea Utara dan AS. Tampaknya pemimpin Korea Selatan dan China mendesak Korea Utara dan AS untuk menahan diri dari aksi bersenjata. Dalam KTT antara Moon dan Xi, China tampaknya telah memberikan keterangan tentang rancangan resolusi untuk melonggarkan sanksi terhadap Korea Utara. Tentunya untuk saat ini, sulit bagi Korea Selatan untuk menyetujui seruan China tersebut.

Selain itu, perhatian juga mengarah pada pernyataan Perdana Menteri (PM) China, Li Keqiang mengenai gagasan komunitas kereta api Asia Timur. Gagasan ini sebelumnya diinisiasi oleh Presiden Moon sebagai bagian dari proses perdamaian di Semenanjung Korea. Proyek Kerja Sama Kereta Api dan Jalan Raya Antar Korea yang tengah tersendat akibat sanksi internasional, merupakan salah satu dari gagasan tersebut. PM Li menyinggung bahwa China dapat ikut bekerja sama dalam gagasan tersebut. Demikian cara Korea Selatan dan China menyampaikan niatan untuk mendorong Korea Utara kembali ke meja perundingan dengan menggunakan gagasan tersebut. Pada akhirnya peran mediasi dari Presiden Moon diperluas dengan kerja sama antara Korea Selatan, China dan Jepang. Diharapkan agar upaya-upaya trilateral tersebut dapat mencegah provokasi Korea Utara dan juga memicu dimulainya kembali dialog antara Pyongyang dan Washington.