Partai Demokrat (DP) ajukan mosi pemecatan Menteri Administrasi Publik dan Keamanan Lee Sang-min di sesi pleno Majelis Nasional hari Kamis (08/12).

Ketua Majelis Nasional Kim Jin-pyo meminta perwakilan dari masing-masing kelompok negosiasi untuk mengatur jadwal pembahasan usulan tersebut sesuai dengan undang-undang (UU) yang berlaku.

Sebelumnya, DP pada 30 November telah mengusulkan mosi pemecatan Menteri Lee untuk meminta pertanggungjawabannya atas insiden Itaewon.

Menurut UU, mosi pemecatan menteri harus melalui pemungutan suara dalam 72 jam setelah 24 jam sejak diajukan di Majelis Nasional. Jika tidak, maka mosi tersebut akan dihapus secara otomatis.

DP berencana melakukan pemungutan suara di sidang paripurna pada Jumat (09/12).

Sedangkan Partai Kekuatan Rakyat berpendapat masa depan Menteri Lee hanya layak dibahas setelah adanya hasil investigasi pemerintah terkait insiden Itaewon.

Mosi pemecatan Menteri Lee dapat diloloskan hanya jika didukung oleh lebih dari sepertiga jumlah anggota parlemen atau 150 orang. Diketahui bahwa mayoritas kursi parlemen dikuasai oleh DP dengan 169 anggota parlemen, sehingga kemungkinan besar mosi pemecata Menter Lee akan diloloskan.