Korea Utara memperingatkan bahwa pihaknya memiliki kemampuan dan kekuatan untuk menghadapi sanksi keras apa pun dan mengambil 'tindakan nyata'.

Sikap Korea Utara itu dikeluarkan untuk menanggapi Amerika Serikat (AS) yang menggerakkan rencana sanksi baru terhadap Korea Utara, setelah berakhirnya kegiatan panel ahli di bawah Komite Sanksi Korea Utara Dewan Keamanan PBB.

Wakil Menteri Luar Negeri Korea Utara untuk Urusan AS, Kim Un-chol dalam pernyataannya melalui Kantor Berita Pusat Korea Utara (KCNA) pada hari Kamis (25/04) mengatakan bahwa pihaknya akan melindungi hak kedaulatan dan kepentingan keamanan mereka dari ancaman permusuhan dan tekanan sanksi yang semakin diperbanyak oleh AS.

Kim mengklaim bahwa AS terburu-buru memperbaiki struktur sanksi dan tekanan karena akan kehilangan eksistensi ilegal yang terlibat dalam pemantauan implementasi resolusi sanksi terhadap Korea Utara di PBB untuk 10 tahun terakhir ini.

Ditambahkan, jika sanksi baru diberikan, maka Korea Utara akan memegang peluang baru yang diperlukan untuk meningkatkan kekuatan yang paling ditakuti AS.

Dia juga mengklaim bahwa pihaknya akan mengambil tindakan nyata yang lebih kuat untuk menjadikan kekuatan teknologi militernya tidak dapat diubah dan meningkatkan pengendaliannya atas situasi keamanan di sekitarnya. 

Wakil Menteri tersebut mengatakan bahwa Korea Utara memutuskan untuk mempersenjatai diri dengan senjata nuklir, karena kebijakan permusuhan dan tekanan sanksi AS terhadap Korea Utara.

Menurutnya, sanksi kejam AS terhadap Korea Utara telah menjadi katalis dan kekuatan pendorong untuk kebangkitan kekuatan rezim Korea Utara secara bertahap.

Terkait pernyataan Wakil Menteri Kim tersebut, Perwakilan Kementerian Unifikasi Korea Selatan dalam konferensi pers pada hari Kamis (25/04) menyatakan, bahwa klaim Korea Utara itu menunjukkan ketidakpuasan dan ketidaksabaran Korea Utara ketika masyarakat internasional membahas mekanisme pemantauan sanksi baru terhadap Korea Utara. Sebaliknya, hal itu adalah bukti efektivitas dan perlunya sanksi terhadap Korea Utara.

Perwakilan itu menambahkan bahwa banyaknya sanksi Dewan Keamanan PBB terhadap Korea Utara, merupakan tekad dan keputusan bulat masyarakat internasional untuk menanggapi tindakan ilegal Korea Utara yang melanggar norma-norma internasional, seperti pengembangan nuklir dan rudal serta pelanggaran hak asasi manusia.