ⓒ YONHAP News

Situasi politik di Semenanjung Korea diperkirakan akan memasuki jalur cepat pada bulan September. Kunjungan utusan khusus pemerintah Korea Selatan ke Korea Utara diharapkan dapat menjadi titik balik proses perdamaian di Semenanjung Korea. Di lain pihak, kemajuan hubungan antara Korea Utara dan Jepang dalam menjalin pembicaraan juga menarik perhatian. Pembicaraan tentang kemajuan perundingan antara Korea Utara dan Jepang muncul setelah laporan pelepasan turis Jepang yang ditahan di Korea Utara, yang diumumkan bersamaan dengan kabar pertemuan bilateral rahasia di Vietnam. Tahun ini, Pyongyang dan Tokyo kembali berusaha untuk membuat terobosan baru. 

Jepang yang tidak dapat membangun saluran langsung dengan Korea Utara sejauh ini mengandalkan AS. PM Jepang Shinzo Abe telah meminta AS untuk menangani masalah penculikan di setiap kesempatan yang diberikan, namun tampak memutuskan untuk mengambil langkah pribadi karena permintaan itu tidak menunjukkan kemajuan yang signifikan. Korea Utara juga meminta kerja sama dengan Jepang dalam jangka menengah dan panjang. Karena pembicaraan denuklirsasi dengan AS semakin melambat, Korea Utara harus mengamankan hubungan diplomatik multilateral dan mencegah perekonomiannya hanya bergantung pada China. Meskipun demikian, masih ada masalah antara kedua negara yang mungkin sulit diatasi. 

Perbedaan lain yang sulit ditangani dari kasus penculikan adalah skala kerja sama ekonomi Jepang terhadap Korea Utara. Jika hubungan antara kedua negara menjadi normal, Korea utara diperkirakan akan dapat menerima 10 hingga 20 miliar dolar sebagai kompensasi kerusakan yang terjadi selama penjajahan Jepang. Meskipun keduanya merasa perlu untuk memperbaiki hubungan, sangat mungkin hubungan antara Korea Utara dan Jepang akan berjalan seiring dengan negosiasi denuklirsasi. Jika pembicaraan nuklir gagal untuk dipercepat, meski PYongyang dan Tokyo dapat memulihkan perundingan, setiap gerakan lebih lanjut ke arah normalisasi hubungan diplomatik, mungkin akan menghadapi kesulitan.