ⓒKBS News

Desa Gangjeong mengalami konflik serius akibat kontroversi pro dan kontra pembangunan pangkalan militer Angkatan Laut Korea Selatan. Pangkalan militer Angkatan Laut di Jejudo dikembangkan sebagai pelabuhan pariwisata yang menggabungkan pangkalan militer dan pelabuhan swasta. Menurut rencana awal Angkatan Laut, mereka membangun pelabuhan khusus militer dan pelabuhan kapal pesiar swasta sampai tahun 2014. Pelabuhan tersebut mampu memuat 20 unit kapal perang Angkatan Laut dan dua unit kapal pesiar.

Pada saat itu, desa Gangjeong memutuskan untuk menempatkan pangkalan Angkatan Laut sesuai dengan keputusan dewan penduduk. Namun, setelah diketahui bahwa desa Gangjeong hanya terpilih sebagai calon kontraktor utama dalam pembangunan pangkalan militer, konflik terkait pro dan kontra mulai bermunculan. Konflik tersebut kemudian meluas sampai ke seluruh daerah Jejudo. Badan sipil partai juga ikut mengambil bagian, sehingga masalah semakin membesar.

Pembangunan Angkatan Laut direncanakan untuk tujuan keamanan. Pulau Jejudo terletak jauh dari daratan dan dekat dengan negara tetangga, seperti China dan Jepang, serta memiliki posisi terbuka menghadap laut. Meksipun demikian, lokasi tersebut tidak dilengkapi dengan pangkalan militer atau fasilitas pertahanan. Oleh karena itu, pangkalan militer Angkatan Laut Jejudo dibangun untuk memperkuat fasilitas pertahanan dan menyediakan pangkalan terdepan yang langsung menghadap ke perairan internasional. Selain itu, pembangunannya bermanfaat untuk menarik wisatawan dan mengembangkan potensi daerah setempat.

Pihak yang kontra dengan pembangunan pangkalan militer Angkatan Laut mengklaim pembangunan pangkalan dan pelabuhan itu dapat menghancurkan liingkungan sekitar Jejudo. Pembangunan tersebut juga dapat menurunkan citra Jejudo sebagai ‘pulau perdamaian.’ Secara khusus, pembangunan itu justru menimbulkan kekhwatiran keamanan yang dapat merangsang tindakan militer dari China. Mereka yang kontra juga mengusulkan keprihatinan atas risiko kehancuran lingkungan hidup di Jejudo, seperti habitat hidup hewan liar dan zona perlindungan makhluk hidup lainnya.

Konstruksi pembangunan pangkalan militer pada akhirnya tetep berlangsung, dimana konstruksi tahap pertama telah dirampungkan pada bulan November 2015. Namun, konflik di wilayah setempat masih belum mereda. Untuk memecahkan masalah tersebut, dalam upacara Parade Kapal Perang Internasional (IFR) 2018, Presiden Moon Jae-in menyebutkan pertimbangan amnesti terhadap penduduk desa Gangjeong yang sebelumnya dipenjara dalam demonstrasi penolakan pembangunan.