ⓒYONHAP News

Korea Selatan dan AS sepakat menyusun pedoman strategis Prinsip Panduan Aliansi antar-negara pasca pengalihan hak operasional militer masa perang (OPCON). Rincian pinsip panduan aliansi yang ditandatangai oleh menteri dari dua negara pada hari Kamis (1/11/18) berpusat pada tiga hal utama. Pertama, pasukan AS tetap menduduki Korea Selatan setelah pengalihan OPCON. Kedua, Komando Angkatan Bersenjata Gabungan Korea Selatan dan AS (CFC) tidak akan dibubarkan. Ketiga, jenderal Korea Selatan akan menduduki posisi pemimpin CFC, sementara jenderal AS akan bertugas sebagai wakilnya.

Kesepakatan tersebut dianggap telah menjawab kekhawatiran atas melemahnya hubungan aliansi Korea Selatan dan AS pasca pengalihan OPCON. Sebelumnya, pengalihan OPCON diperkirakan akan berdampak besar karena pasukan AS ditarik keluar dari Korea Selatan, dengan kemungkinan CFC juga akan dibubarkan. Fakta bahwa jenderal Korea Selatan yang akan bertugas sebagai pemimpin CFC juga menjadi sorotan utama. Sehingga Korea Selatan menjadi satu-satunya negara yang mendapat pengecualian, karena pasukan pasukan AS tidak  mengalihkan hak komandonya ke militer luar negeri.

Jenderal AS yang akan menjadi Wakil Pemimpin CFC menjadi salah satu keputusan yang bermakna besar. Pada awalnya, Wakil Pemimpin CFC diperkirakan akan ditangani oleh seorang Letnan Jenderal AS. Jika Letnan Jendral AS bertugas sebagai wakil pemimpin, ia akan memiliki keterbatasan untuk mengerahkan tenaga militer AS di Jepang. Namun berbeda jika Jendral tersebut menduduki posisi wakil pemimpin CFC, ia dapat lebih leluasa mengarahkan tenaga militernya secara bebas.

Saat ini, perhatian tertuju pada kapan hak operasional militer perang akan dilakukan. Dalam pertemuan konsultasi keamanan (SCM) hari Kamis, Menteri Pertahanan Korea Selatan dan AS setuju untuk mempercepat pengalihan OPCON. Muncul spekulasi bahwa pengalihan itu kemungkinan besar dapat terwujud pada tahun 2022 mendatang. Jika verifikasi kemampunan pengelolaan dasar selesai tahun 2019, maka pemeriksaan kemampuan pengelolaan akan selesai pada tahun 2020. Selanjutnya jika verifikasi kemampunan pelaksanaan tugas lengkap pada  tahun 2021, pada akhrnya pengalihan OPCON akan dimungkinkan pada tahun 2022.