ⓒYONHAP News

Menteri Pertahanan Jeong Kyeong-doo dan rekannya dari AS James Mattris menandatangani pedoman strategis Prinsip Panduan Aliansi Pasca Pengalihan Hak Operasional Militer Masa Perang (OPCON) pada Pertemuan Konsultasi Keamanan (SCM) ke-50 di Washington tanggal 31 Oktober.

 

Berdasarkan pedoman tersebut, pasukan AS akan tetap berada di Korea Selatan dan Komando Angkatan Bersenjata Gabungan Korea Selatan dan AS (CFC) tidak akan dibubarkan setelah OPCON.

Setelah pengalihan OPCON, kepemimpinan CFC dipegang oleh jenderal dari Korea Selatan dan wakilnya  dijabat oleh jenderal dari AS.

Melalui pedoman itu, kekhawatiran atas pengalihan OPCON yang dapat melonggarkan aliansi Korea Selatan dan AS pun dapat dihapus.

Hal yang diperhatikan adalah bintang empat Korea Selatan menjadi pemimpin CFC setelah pengalihan OPCON. Hal ini merupakan pengecualian dari 'Prinsip Pershing' yang mengatakan pasukan AS tidak akan memberikan hak operasional militer kepada prajurit negara lain.

Karena jenderal AS menjadi wakil pemimpin CFC, langkah untuk menaikkan kekuatan militer tambahan pun dapat dijalankan dengan mudah.

Selain pedoman tersebut, kedua pihak juga menandatangani berbagai dokumen yang diperlukan untuk pengalihan OPCON.

Korea Selatan dan AS juga akan mempercepat verifikasi kemampuan militer Korea Selatan dalam melaksanakan strategi gabungan. Jika dua pihak menyelesaikan verifikasi tersebut, maka pengalihan OPCON dapat dilakukan. Kedua pihak diperkirakan akan melakukan tiga tahap verifikasi terkait mulai tahun depan. Sedangkan tahap pra-verifikasi dalam proses verifikasi sistem operasional gabungan akan dilewatkan.

Salah seorang pejabat Kementerian Pertahanan Korea menilai Prinsip Panduan Aliansi dibuat dengan mempertimbangkan masa depan aliansi Korea Selatan dan AS dalam 50 tahun ke depan. 

Masa pengalihan OPCON diperkirakan dapat dilakukan pada tahun 2022 jika verifikasi kemampuan operasional militer Korea Selatan dijalankan secara bertahap mulai tahun depan.