ⓒYONHAP News

Pemerintah memiliki dua alasan utama dalam mengubah sejumlah buku pelajaran SD dari versi pemerintah menjadi buku pelajaran versi penerbit swasta. Alasan pertama adalah keperluan proses verfikasi. Kementerian Pendidikan menyatakan pihaknya akan membuat berbagai jenis buku pelajaran agar sekolah dapat memilih buku pelajaran dengan bebas. Alasan kedua adalah kebebasan. Pemerintah menjelaskan kekuasaan negara tidak boleh mengganggu pandangan pakar di masing-masing bidang. Dalam sistem pembuatan buku pelajaran versi penerbit swasta, kelompok pakar swasta dapat membuat berbagai jenis buku pelajaran yang dapat meningkatkan kualitas isi buku pelajaran.

Buku pelajaran memiliki tiga kategori jenis, yaitu buku pelajaran versi pemerintah, buku pelajaran versi penerbit swasta, dan buku pelajaran versi penerbit umum. Buku pelajaran versi pemerintah adalah buku pelajaran dengan isi yang ditetapkan oleh pemerintah dan hak cipta dipegang oleh negara. Buku pelajaran versi penerbit swasta memiliki kewajiban untuk lolos penilaian negara atau Kementerian Pendidikan. Sedangkan buku pelajaran versi penerbit umum dapat diterbitkan oleh kalangan umum secara bebas.

Korea Selatan pada umumnya menggunakan buku pelajaran versi pemerintah atau swasta secara bersamaan dan tidak menggunakan buku pelajaran versi penerbit umum. Namun, kali ini, Kemeterian Pendidikan Korea Selatan menyatakan pihaknya akan menerapkan sistem penerbitan buku pelajaran versi penerbit umum pada sejumlah mata pelajaran tingkat SMA.

Sehubungan dengan perubahaan kebijakan pemerintah, ada pihak yang menyatakan keprihatinan mereka. Mereka menyebut bahwa tidak ada jaminan pada peningkatan isi buku pelajaran melalui perubahaan sistem tersebut.