ⓒKBS News

Rencana pemerintah menetapkan upah minimum melalui dua dewan memiliki tujuan untuk menghilangkan konflik dasar penetapan upah minimum. Sampai saat ini, upah minimum ditetapkan oleh 9 wakil dari kalangan buruh, 9 wakil perusahaan, dan 9 komisaris publik. Di antara pihak buruh dan perusahaan, terdapat komisaris publik yang bertugas untuk mengatur kepentingan antara dua pihak. Struktur tersebut pada awalnya dianggap ideal, namun dalam pelaksanaannya terasa berbeda. Perusahaan dan buruh tetap terlibat konflik, sementara komisaris publik mendapat kritik karena mereka hanya memihak pemerintah.

Dalam situasi serupa, pemerintahaan Moon Jae-in menaikkan upah minimum sampai 30 persen selama dua tahun. Akibat kenaikan yang drastis, perusahaan kecil dan menengah serta pihak wiraswasta mengalami kesulitan akibat beban pemberian upah kepada karyawan. Hal tersebut berhubungan langsung dengan penurunan lapangan kerja bagi kalangan berpendapatan rendah. Meskipun ada unsur lain yang mempengaruhi buruknya situasi perekrutan tenaga kerja pada tahun lalu, kenaikan upah minimum tetap dianggap berpengaruh besar. Pada akhirnya kondisi tersebut memaksa pemerintah untuk mengubah kebijakannya, yaitu pertumbuhan yang didominasi oleh peningkatan pendapatan.

Dengan mengubah cara penetapan upah minimum kali ini, dua hal juga akan ikut berubah. Yang pertama adalah kemunculan Dewan Penetapan Lingkup dan yang kedua adalah bertambahnya indikator penetapan upah minimum, seperti situasi perekrutan tenaga kerja dan jaminan sosial terkait upah minimum.

Meskipun demikian, masih banyak kontroversi terkait Dewan Penetapan Lingkup. Pihak perusahaan merasa setuju dengan pembentukan dewan tersebut, namun kalangan buruh memprotes tinggi. Kalangan buruh mengklaim pembentukan dewan hanya bertujuan untuk menetapkan lingkup upah minimum tanpa melibatkan pendapat kalangan buruh. Dewan Penetapan Lingkup terdiri atas para pakar yang mendapat rekomendasi atau pandangan dari pihak perusahaan dan buruh. Kalangan buruh menilai, dewan tersebut pada akhirnya terpaksa akan memihak pemerintah. Meskipun pemerintah mengeluarkan cara baru terkait penetapan upah minimum, namun kontroversi yang berlangsung diperkirakan tetap dapat meningkatkan konflik antara pihak-pihak terkait.