ⓒYONHAP News

Lapisan tebal debu halus sedang mengancam kesehatan masyarakat Korea Selatan selama dua hari berturut-turut pada hari Senin(14/1/19). Pihak berwenang telah melakukan langkah-langkah pengurangan debu halus darurat, meskipun tetap menghasilkan berbagai kontroversi terkait. Salah satunya adalah pemerintah China yang menolak pengakuan data debu halus dan kebijakan pemerintah Korea Selatan dan usaha untuk melepaskan diri dari ketergantungan PLTN.

Secara umum, kasus debu halus sebagian besar muncul sebagai dampak debu halus dari China. Fakta ini telah dibuktikan melalui hasil penelitian yang terorganisir. Meskipun demikian, China membantah untuk mengungkapkan data jumlah debu halus yang muncul baru-baru ini. KBS berhasil menerima data yang ditolak China dan melaporkannya. Data tersebut memuat kadar debu ultra halus di Korea Selatan pada tahun 2013, termasuk hasil penelitian bahan polusi udara yang bergerak jauh melintasi perbatasan Korea Selatan, China dan Jepang. Data tersebut menyatakan bahwa debu halus di dalam negeri Korea Selatan 46 persen merupakan akibat polusi dalam negeri, 40 persen terpengaruh dari China dan 13 persen dari Korea Utara.

Pihak China mengangkat ketepatan waktu sebagai alasan untuk menolak pengungkapan data tersebut. Beijing mengklaim data itu tidak memuat kondisi mutu udara yang telah diperbaiki di China sejak tahun 2013. Namun para ahli Korea Selatan membantah klaim pihak China dan bersikeras bahwa apabila perbaikan mutu udara terjadi di China, hal itu juga akan terjadi di Korea Selatan secara bersama-sama.

Sebelumnya, China pernah mengakui pengaruh debu halus dari negaranya terhadap kualitas udara di Korea Selatan. Menurut hasil penelitian bersama antara Korea Selatan, China dan Jepang pada tahun 2006, lebih dari 40 persen komponen utama dubu ultra halus, yakni sulfat dan nitrat, dinyatakan berasal dari China. Mutu udara di Asia Timur Laut juga menjadi tercemar sejak China memfokustkan gerakan industrialisasi yang pesat. Oleh karena itu, Korea Selatan, China dan Jepang melakukan riset bersama untuk membuktikan fakta terkait.

Dalam isu terkait debu ultra halus, kontroversi tentang kebijakan melepaskan diri dari ketergantungan PLTN juga mendapat sorotan. Kendaraan dan pembangkit listrik termal atau batu bara dianggap sebagai penyebab utama kemunculan debu halus. Jumlah kapasitas pembangkit listrik termal semakin melonjak setelah pemerintahan Moon Jae-in melakukan kebijakan melepaskan diri dari ketergantungan pada PLTN. Dengan demikian partai oposisi mengusulkan pertimbangan ulang atas kebijakan tersebut.