ⓒYONHAP News

Korea Utara dan AS tampak menunjukkan posisi keduanya yang sangat berbeda, setelah kegagalan pertemuan puncak kedua bilateral di Hanoi. AS mengungkapkan apa yang disebut sebagai ‘total solution’ atau 'solusi total', sementara Korea Utara menegaskan denuklirisasi sepenuhnya, namun tetap mengulangi pembangunan kepercayaan dan prinsip resolusi secara bertahap. Meskipun demikian, kedua belah pihak tetap mempertahankan momentum dialog.

Utusan khusus AS urusan Korea Utara Stephen Biegun mengungkapkan ‘Tidak ada denuklirisasi secara bertahap’. Sebagai gantinya, dia mengangkat solusi yang menyeluruh dan sepenuhnya. Dengan kata lain, keduanya harus bertukar tindakan yang sesuai pada waktu yang bersamaan antara penghapusan sepenuhnya senjata pemusnah massal (WMD) dengan pencabutan sanksi. AS justru kembali ke posisi sebelumnya yang ditetapkan tepat sebelum pertemuan putaran pertama di Singapura.

Beigun menyatakan posisi tersebut dalam sebuah konferensi yang  diadakan Carnegie Endowment for International Peace pada tgl.11 Maret. Memang benar, ‘solusi total’ diresmikan sebagai strategi dialog terhadap Korea Utara pasca KTT di Hanoi. Sebelumnya Presiden AS Donald Trump dan Penasihat Keamanan Nasional John Bolton juga mengisyaratkan posisi yang sama. Dalam hal ini, Beigun mengatakan pemerintah AS membuat konsensus sepenuhnya pada titik ini. Komitmen Korea Utara untuk membongkar fasilitas nuklir di Yongbyon, dianggap sebagai upaya denuklirisasi parsial. Oleh sebab itu, pemerintah Washington berpendapat bahwa penghapusan sanksi kepada Korea Utara, seperti halnya untuk membayar subsidi dalam pembangunan WMD Korea Utara.

Strategi ‘solusi total’ diambil sejalan dengan keputusan untuk tidak mengikuti pemerintahan-pemerintahan sebelumnya yang telah gagal dalam menuntaskan masalah nuklir Korea Utara. Beigun secara nyata mengutip kegagalan perundingan dengan Korea Utara sejak tahun 1992. Disebutkannya, oleh karena itu, di Semenanjung Korea saat ini ada negara dengan senjata nuklir. Biegun juga mengungkapkan ‘tidak ada yang disepakati sampai semuanya disepakati’. Dengan kata lain, meskipun pembicaraan persoalan lainnya membuat kemajuan, bidang lain tidak dapat maju jika perundingan denuklirisasi tetap menghadapi jalan buntu. Dengan demikian, ‘peningkatan hubungan antara Korea Utara dan AS’, ‘pembangunan rezim perdamaian’ dan ‘denuklirisasi’ semuanya terhubung erat.

Sementara itu, media-media propaganda Korea Utara pada saat yang sama, hari Selasa (12/3/19) mengungkapkan posisi terhadap denuklirisasi yang lengkap. Mereka memberikan makna besar pada upaya pembongkaran fasilitas nuklir di Yongbyon sebagai tindakan denuklirisasi yang besar dan paling realistis, seiring dengan proses pembangunan kepercayaan dan prinsip resolusi bertahap. Hal ini mendapat sorotan karena media propaganda, kendati bukan media resmi Korea utara, untuk pertama kalinya menyuarakan posisinya pasca pertemuan di Hanoi. Para pengamat menganilisis bahwa Pyongyang secara tidak langsung melontarkan pesannya untuk tidak melakukan tindakan secara mendadak yang memperburuk situasinya, meskipun terdeteksi kegiatan di tempat peluncuran rudal di Dongchang-ri.