ⓒKBS News

Pemerintah Korea Selatan menetapkan langkah penanggulangan sesuai dengan langkah yang diberlakukan Jepang untuk mengeluarkan Korea Selatan dari daftar mitra dagang terpercayanya. Inti dari langkah penanggulangan ini adalah membantu pengembangan teknologi inti dalam industri utama, dengan modal sebanyak 5 triliun won selama 3 tahun. 

Pemerintah Jepang telah memperketat proses ekspor ke Korea Selatan mulai tanggal hari ini, tanggal 28 Agustus pukul 00:00 berdasarkan peraturan barunya, dengan mengubah sistem pemberian izin ekspor barang strategis dari perizinan komprehensif ke perizinan terpisah atau perizinan komprehensif istimewa. Barang yang merupakan target peraturan baru itu adalah barang yang dapat digunakan sebagai senjata dari barang strategis yang tidak sensitif dan barang tidak stategis. Dalam kenyataannya, hampir semua industri terkena peraturan baru itu selain makanan dan kayu.

Barang strategis yang tidak sensitif terdiri atas 857 jenis barang, diantaranya material canggih, elektronik, komputer, telekomunikasi dan informasi, sensor, radar, peralatan militer kecuali persenjataan.  

Barang tidak strategis juga harus harus menjadi target sistem perizinan ‘catch all’, yang membatasi barang yang tidak terdaftar atau dicurigai digunakan untuk persenjataan.

Pemerintah Korea Selatan memperkirakan 159 jenis barang akan terpengaruh dari peraturan baru Jepang tersebut. Sedangkan barang-barang lain tidak akan terpengaruh karena pihak Korea Selatan telah mempersiapkan impor alternatifnya atau sudah diterapkan perizinan terpisah.

Perizinan komprehensif istimewa sama dengan perizinan komprehensif biasa yang sedang berlaku jika mengimpor barang dari perusahaan ICP (Internal Compliance Program) yang diakui pemerintah Jepang sebagai perusahaan yang mematuhi peraturan pemerintah. Artinya, jika mengimpor barang dari perusahaan ICP Jepang, Korea Selatan dapat diterapkan perizinan komprehensif seperti sebelumnya. 

Sedangkan masa berlaku perizinan terpisah dipersingkat menjadi 6 bulan. Masa berlaku komprehensif adalah 3 tahun. Cara permohonan perizinan terpisah juga ikut menjadi rumit karena harus memberikan permohonan lewat pos atau kunjungan langsung. Tiga jenis bahan yang telah dibatasi Jepang dalam pengeksporan, termasuk hidrogen fluorida, hanya dikenakan perizinan terpisah.

Institut Perdagangan Strategis Korea menginformasikan daftar perusahaan ICP, dokumen permohonan perizinan terpisah, dan lainnya. Institut ini menerangkan, sistem ‘catch all’ jarang diterapkan dalam pengeksporan barang tidak strategis sehingga hanya perlu memberi jawaban yang jelas jika pihak Jepang meminta informasi tambahan terkaitnya.

Sementara itu, pemerintah Korea Selatan mengadakan rapat menteri yang bersangkutan terhadap pembatasan ekspor Jepang pada tanggal 28 Agustus untuk membahas pemberlakuan peraturan baru Jepang mengenai ekspor ke Korea Selatan. Pada rapat tersebut, Perdana Menteri Korea Selatan Lee Nak-yon mengungkapkan penyesalannya pada tindakan Jepang yang tidak layak dan kemudian mendesak negara sakura itu untuk berdialog dengan Korea Selatan.

Dalam kesempatan itu pula, Lee menyatakan bahwa Korea Selatan akan menumbuhkan industri bahan baku, suku cadang, dan peralatan dengan modal sebanyak 5 triliun won selama 3 tahun mendatang, terlepas dari masalah terkait Jepang saat ini. Untuk itu pemerintah Korea Selatan, partai berkuasa Partai Demokrat Korea, dan kantor kepresidenan Cheongwadae hendak memeriksa lebih dari 100 jenis barang dalam tahun ini, agar tiga proyek litbang pemerintah Korea Selatan yang telah ditetapkan dapat segera dilaksanakan.