ⓒYONHAP News

Di tengah berlangsungnya konflik sengit antara Korea Utara dan Amerika Serikat (AS), tekanan terhadap Korea Utara di panggung internasional, seperti PBB pun menjadi semakin nyata. Sebenarnya Dewan Keamanan (DK) PBB telah mulai membahas peluncuran proyektil  Korea Utara, dan juga mendorong diadakannya diskusi tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Korea Utara. Tentu saja Korea Utara secara tegas menolak segala langkah tersebut.

Pada tanggal 4 Desember, DK PBB mengadakan pertemuan tertutup untuk membahas situasi seputar Somalia dan Suriah. Masalah Korea Utara ditanggani sebagai agenda lain dalam pertemuan tersebut. Rincian pembicaraan DK PBB tidak diungkapkan, dan enam negara Eropa merilis pernyataan terpisah untuk mengecam Korea Utara. Namun posisi negara anggota tetap DK PBB, seperti AS, China dan Rusia belum dipastikan. Diperkirakan bahwa AS berhati-hati dalam mengambil posisinya, mengingat perundingan nuklir dengan Korea Utara, sementara China dan Rusia kemungkinan hanya mengulangi posisi sebelumnya atas perlunya pelonggaran sanksi pada negara komunis itu. Pernyataan dari enam negara Eropa tersebut memang mengarah pada posisi tingkat Uni Eropa, bukanlah pernyataan resmi dari DK PBB. Negara peserta yang merilis pernyataan itu adalah Inggris, Prancis, Jerman, Belgia, Polandia dan Estonia. Inggris dan Prancis juga adalah anggota tetap DK PBB, dan Estonia adalah negara ketua berikutnya. Untuk menanggapi peluncuran rudal Korea Utara, negara-negara tersebut dulunya pernah memimpin pertemuan DK PBB dan mengeluarkan pernyataan bersama. Dalam pertanyaan pada bulan Oktober lalu, mereka juga memprotes keras dan mendesak Korea Utara untuk menghentikan provokasinya.

Pada tanggal 28 November lalu, Korea Utara meluncurkan dua roket multi laras super besar. Ini merupakan provokasi Korea Utara yang  ke-13 sekaligus keempat kalinya untuk peluncur roket multi laras super besar pada tahun ini. Pada awalnya, AS berupaya menutupi makna di balik peluncuran tersebut, namun akhir-akhir ini AS mengambil tanggapan keras dengan mengerahkan pesawat pengintai di Semenanjung Korea.

Di sisi lain, DK PBB berniat untuk mendorong diadakannya diskusi tentang HAM Korea Utara pada hari HAM sedunia yang jatuh pada tanggal 10 Desember. Dilaporkan bahwa Inggris, Prancis dan Jerman memimpin pelaksanaan diskusi itu pada bulan Desember. Untuk mengadopsi agenda itu, prosedur pemungutan suara harus dilakukan dengan mendapat persetujuan lebih dari 9 dari 15 negara anggota tetap. Diskusi tentang HAM Korea Utara tetap diadakan setiap tahunnya sejak tahun 2014, namun pernah gagal pada tahun lalu, karena hanya 8 negara yang setuju dan beberapa negara anggota tetap ikut bergabung dalam posisi oposisi, yang dipimpin oleh China dan Rusia. Namun pada tahun ini, diskusi tentang HAM Korea Utara diharapkan akan diadopsi sebagai agenda.

Tentunya Korea Utara memprotes keras tindakan komunitas internasional tersebut. Duta Besar Korea Utara untuk PBB, Kim Song mengirimkan pernyataan melalui email kepada DK PBB, dengan peringatan yang keras. Pernyataan tersebut mengklaim bahwa diskusi tentang HAM Korea Utara di PBB itu berada di pihak AS yang mengambil kebijakan permusuhan melawan Korea Utara. Dia juga mengungkapkan bahwa langkah-langkah tersebut akan merusak upaya untuk meredakan ketegangan di Semenanjung Korea dan mencapai solusi denuklirisasi.