ⓒYONHAP News

Arah kebijakan ekonomi tahun 2022 yang diumumkan oleh pemerintah Korea Selatan pada Senin (20/12) berfokus pada normalisasi ekonomi secara lengkap. Melalui pengelolaan fiskal yang aktif dan kebijakan-kebijakan ekonomi, pemerintah bertujuan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,1 persen pada tahun depan, lebih besar 0,1 persen poin dari proyeksi pertumbuhan ekonomi Korea Selatan yang dibuat pada Juni lalu.

Menurut pemerintah, tingkat pertumbuhan ekonomi tahun depan akan sedikit melambat karena efek dasar dari pertumbuhan 4,0% yang dicapai tahun ini. Namun, pertumbuhan ekonomi tahun depan diperkirakan akan kembali ke kisaran normal karena konsumsi, investasi, dan ekspor meningkat secara merata, dan pemulihan yang cepat akan terus berlanjut. Terutama, pemulihan konsumsi swasta diperkirakan menguat hingga 3,8 persen dari 3,5 persen pada tahun ini.

Pemulihan ekspor yang telah mengalami peningkatan 25,5 persen dalam tahun ini akan berlanjut dan meningkat sebanyak 2,0 persen pada tahun depan berkat pemulihan ekonomi global. Indeks harga konsumen yang telah naik sebanyak 2,4 persen di tahun ini akan menjadi sedikit lebih stabil dan naik sebanyak 2,2 persen.

Kementerian Strategi dan Keuangan menegaskan bahwa pemerintah akan berfokus pada kebijakan yang menargetkan 'normalisasi ekonomi secara lengkap untuk mengatasi krisis' dan 'memimpin penguatan landasan ekonomi'. Berdasarkan hal itu, pemerintah berencana mengaktifkan perekonomian dengan menyediakan potongan pajak konsumsi khusus, penghapusan batas pembelian toko bebas bea, dan pemberian insentif investasi melalui penetapan teknologi strategis nasional.

Salah satu arah kebijakan ekonomi yang penting adalah mengontrol berbagai risiko yang muncul dalam proses menanggulangi krisis. Di antaranya dengan pemberian bantuan bagi kalangan masyarakat yang mengalami kerugian akibat aturan pencegahan penyakit COVID-19 yang diperketat. Untuk itu, pemerintah merencanakan pemberian kompensasi kerugian bagi pedagang kecil, perekrutan untuk kalangan muda, dan berbagai kemudahan perpajakan untuk mencegah kenaikan biaya sewa rumah.

Untuk mempersiapkan era pasca COVID-19, pemerintah juga merencanakan kebijakan ‘New Deal Korea’, pengaktifan ekosistem usaha ventura dan rintisan, penetapan tahun pertama pelaksanaan target netralitas karbon, lima set kebijakan untuk mengatasi kelahiran rendah, dan sebagainya.

Akan tetapi, risiko terbesar yang dihadapi adalah pemilihan umum presiden Korea Selatan pada bulan Maret tahun depan. Pemerintahan baru kemungkinan besar akan mengubah arah kebijakan ekonomi yang telah direncanakan tersebut. Selain itu, Kondisi pandemi COVID-19 dengan adanya penyebaranan varian Omicron pun dapat menjadi unsur yang mempengaruhi arah kebijakan ekonomi Korea Selatan di tahun depan.