© YONHAP News

Awal bulan ini, pemerintah Korea Selatan mengajukan pertanyaan kepada Korea Utara apakah para pejabat Seoul dapat mengunjungi Gunung Geumgangsan di Korea Utara untuk memeriksa fasilitas Korea Selatan di sana. Tetapi Korea Utara tidak memberikan tanggapan terhadap proposal tersebut, sehingga proyek pariwisata antar-Korea yang telah lama ditangguhkan tetap menemui jalan buntu. 

Pemerintah Korea Selatan secara konsisten menyarankan diadakannya dialog dengan Korea Utara sejak perintah Pemimpin Kim pada bulan lalu untuk membongkar fasilitas yang dibangun oleh Korea Selatan di Gunung Geumgangsan. Namun, Korea Utara berpegang teguh pada posisinya hanya untuk membahas masalah pembongkaran fasilitas Korea Selatan dalam bentuk pertukaran dokumen.

Dimulainya kembali program wisata lintas batas dua negara adalah salah satu agenda utama dalam KTT antar-Korea pada bulan September tahun lalu. Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un juga pernah menegaskan kembali keinginannya untuk melanjutkan kembali bisnis tur itu selama pidatonya untuk menyambut tahun baru di awal tahun ini. Tetapi Korea Utara sekarang menekan Korea Selatan melalui sikap keras pada program wisata tersebut. Itu mungkin karena hubungan antar-Korea belum bergerak maju sejak KTT kedua antara Korea Utara dan AS di Hanoi berakhir tanpa kesepakatan pada Februari tahun ini, sementara dimulainya kembali proyek wisata bahkan belum pernah dibahas di bawah sanksi internasional.

Sanksi-sanksi PBB pada Korea Utara tidak secara langsung melarang program wisata ke Gunung Geumgangsan. Tetapi masalahnya adalah masuknya sejumlah besar uang tunai ke Korea Utara melalui tur berkelompok dan alat berat yang memasuki negara itu untuk renovasi fasilitas pariwisata. Dalam kasus tur individu, di sisi lain, sejumlah kecil biaya akan dibayarkan di tempat-tempat wisata lokal. Tetapi perjalanan individu juga masih dalam kerangka besar sanksi. Oleh sebab itu, diskusi dengan AS sangat penting.