© YONHAP News

Pemerintah Korea Selatan memutuskan pada minggu lalu untuk secara bersyarat memperpanjang pakta berbagi informasi intelijen dengan Jepang, yang dikenal sebagai Perjanjian Perlindungan Informasi Militer, atau GSOMIA. Tetapi Korea Selatan dan Jepang kembali berseteru karena pemerintah Tokyo menyampaikan pernyataan yang tidak akurat dengan cara yang menyimpang tentang keputusan itu. 

Keputusan final Korea Selatan untuk menunda pembatalan GSOMIA datang hanya enam jam sebelum pakta ini berakhir. Tetapi Seoul menetapkan syarat agar dapat mengakhiri perjanjian ini kapan saja. Meskipun ini adalah perpanjangan sementara, namun Korea Selatan dan Jepang diberi peluang untuk memperbaiki situasinya. Keduanya diyakini telah mengambil langkah mundur dan konsesi, dengan menghormati prinsip penyelesaian masalah melalui dialog. Tetapi Korea Selatan dan Jepang masih bertengkar tentang siapa yang mengatakan kebenaran tentang perpanjangan GSOMIA bersyarat. 

Dalam jumpa pers tentang pengumuman perpanjangan GSOMIA pada tanggal 22 November lalu, Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang mengatakan seolah-olah Korea Selatan telah mengakui masalahnya dalam hal pengelolaan perdagangan. Kantor Kepresidenan Korea Selatan Cheongwadae mengajukan keluhan yang besar terhadap pengumuman Jepang yang tidak akurat tentang perjanjian tersebut. Pemerintah Tokyo kemudian menawarkan permintaan maaf atas pengumuman yang berlebihan dari kementeriannya. Tetapi pada tanggal 26 November, Menteri Luar Negeri Jepang, Toshimitsu Motegi mengatakan bahwa berita tentang Tokyo meminta maaf kepada Seoul tidaklah benar. Sikap tidak jujur pemerintah Jepang mencerminkan bahwa mereka sangat sadar akan dukungan publik untuk sikap garis kerasnya terhadap Korea Selatan dan mereka juga berkomitmen untuk mengubah perpanjangan sementara GSOMIA menjadi perpanjangan yang sebenarnya. Namun konflik yang sia-sia seperti ini hanya akan membuat negosiasi di masa depan menjadi lebih sulit.