Sebuah rapat tengah dilangsungkan di sebuah kantor, wilayah Jongno-gu, pusat kota Seoul. Itulah kantor organisasi hak asasi manusia (HAM) Korea Selatan yang disebut sebagai Kelompok Kerja Keadilan Transisi. Proyek transisi merujuk pada tahapan di saat suatu masyarakat atau negara mengalami perubahan politik atau sosial yang besar. Tujuan dari organisasi ini adalah untuk memulihkan keadilan dalam periode transisi yang mungkin dihadapi Korea Utara di masa depan.

Kelompok Kerja Keadilan Transisi didirikan pada bulan September 2014. Kelompok ini beranggotakan para pembelot Korea Utara dan peneliti muda dari mancanegara. Kelompok itu baru-baru ini membuat sebuah peta khusus dalam upaya memperbaiki kondisi HAM di Korea Utara. Untuk proyek tersebut yang benama ‘peta kejahatan atas kemanusiaan di Korea Utara’, kelompok itu melakukan wawancara intensif dengan 375 orang pengungsi Korea Utara selama sekitar dua tahun. Kelompok itu meyakini perlunya untuk membuat dasar, yang dapat mengetahui secara tepat apa yang terjadi di Korea Utara, sebelum menuntut perbaikan situasinya.

Laporan tentang proyek pemetaan dari kelompok itu menjadi bukti yang menunjukkan situasi HAM yang sebenarnya di Korea Utara. Laporan itu juga dilansir dalam 20 bahasa di seluruh dunia, mengindikasikan sorotan hangat atas masalah itu di negara-negara lain, bukan hanya di Korea Selatan. Proyek kelompok ini bertujuan untuk menghukum mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia dan kompensasi korban. Tapi tujuan terakhir kelompok tersebut adalah bukan membawa banyak pelaku ke pengadilan, tapi mencegah lebih banyak orang menjadi pelanggar.