Calon Menteri Luar Negeri AS yang ditunjuk oleh Donald Trump, Rex Tillerson mengisyaratkan akan mempelajari secara mendalam penerapan boikot sekunder untuk menyelesaikan masalah nuklir Korea Utara. 

Dalam sidang konfirmasi senat Komisi Hubungan Luar Negeri pada hari Rabu (11/1/2017) waktu setempat, Tillerson menjelaskan jika Cina tidak mematuhi sanksi PBB, maka boikot sekunder akan menjadi sarana yang tepat agar Beijing ikut melakukan sanksi terhadap rezim Pyongyang. 

Boikot sekunder merujuk pada penjatuhan sanksi langsung kepada perusahaan dan lembaga di negara ketiga yang melakukan perdagangan dengan Korea Utara. Singkatnya boikot sekunder yang disampaikan Tillerson mengarah pada perusahaan-perusahaan di Cina. 

Sementara itu, pemerintah Washington pada hari yang sama memasukkan adik perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dalam daftar sanksi atas tuduhan pelanggaran hak asasi manusia. 

Kementerian Luar Negeri AS telah menyampaikan laporan tahap kedua mengenai kondisi pelanggaran HAM di Korea Utara kepada Kongres. Berdasarkan laporan itu, Kementerian Keuangan menjatuhkan sanksi tambahan terhadap 7 orang individu dan 2 lembaga Korea Utara yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM di negara itu.