Jepang kembali mengeluarkan klaim yang menyatakan bahwa Pulau Dokdo adalah pulau milik teritorial Jepang pada Buku Putih Pertahanan mereka tahun 2018.   

Dalam sidang kabinet hari Selasa (28/8/18) Jepang mengadopsi buku putih tersebut dan menyatakan bahwa masalah teritorial bagian utara Jepang dan Takeshima masih belum dipecahkan. 

Jepang kemudian mengklaim hak kedaulatan Pulau Dokdo dan menyebutnya sebagai Pulau Takeshima. 

Untuk menggambarkan hubungan dengan Korea Utara, sejalan dengan suasana dialog yang sedang dibangun di Semenanjung Korea, Jepang juga menghapus kata 'ancaman tahap baru' pada Buku Putih Pertahanan tersebut.

Buku putih tersebut juga menjelaskan bahwa Kim Jong-un telah menghentikan uji coba peluncuran rudal balistik antar-benua dan menyatakan rencana denuklirisasi pada KTT antara Korea Utara dan AS pada bulan Juni. 

Meskipun demikian buku tersebut juga menyatakan bahwa anggapan dasar atas ancaman misil dan nuklir Korea Utara tidak berubah setelah pertemuan tersebut. 

Atas kebijakan Korea Selatan terhadap Korea Utara, dalam buku putih tersebut Jepang menjelaskan bahwa Korea Selatan lebih mementingkan perbaikan hubungan melalui dialog daripada mengambil langkah tegas atas provokasi melalui sanksi dan tekanan. 

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Korea Selatan memutuskan untuk memanggil Konsul Jenderal Jepang untuk Korea Selatan, Koichi Mizushima, dan melayangkan protes keras atas pengulangan tuntutan kepemilikan Pulau Dokdo.