Menteri Sekretaris Kabinet Jepang Yoshihide Suga berulang kali menegaskan posisinya kepada wartawan pada hari Selasa (16/7/19) bahwa Jepang tengah meninjau kontrol ekspornya dari sudut pandang keamanan nasional dan pengetatan ekspor bukanlah reaksi terhadap masalah korban kerja paksa di masa perang. 

Menteri Suga membuat pernyataan tersebut sebagai tanggapannya setelah Presiden Korea Selatan Moon Jae-in pada hari Senin (15/7/19) mengatakan bahwa pengetatan ekspor bahan berteknologi tinggi ke Korea Selatan merupakan tantangan besar dan merupakan tindakan yang tidak bijaksana bagi Jepang untuk menghubungkan sengketa dalam masalah ekonomi. 

Namun, media dan juga kancah politik Jepang juga turut menganggap pembatasan ekspor ke Korea Selatan sebagai tindak balasan ekonomi yang berlawanan dengan perkembangan hubungan kedua negara. 

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Jepang Taro Kono mengatakan bahwa Jepang harus mengambil langkah tambahan, jika prosedur pengadilan Korea Selatan dilaksanakan guna menjual aset dari Mitsubishi Heavy Industries Jepang.

Pada November tahun lalu, Mahkamah Agung Korea Selatan telah memutuskan bahwa perusahaan Jepang tersebut harus memberikan kompensasi bagi para penggugat korban kerja paksa di masa penjajahan Jepang.