Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in meminta maaf kepada masyarakat Korea Selatan karena pelantikan Cho Kuk sebagai Menteri Kehakiman, menimbulkan konflik antar masyarakat, namun dia tetap berupaya untuk mereformasi kejaksaan dan mewujudkan nilai yang adil. 

Setelah Menteri Cho menyatakan pengunduran dirinya pada hari Senin (14/10/19), Moon menyatakan bahwa dia berekspektasi tinggi atas reformasi kejaksaan melalui harmonisasi antara Menteri Cho dan Jaksa Agung Korea Selatan, Yoon Seok-youl, namun akhirnya hal itu menjadi impian yang tidak tercapai.

Namun, itu bukan impian yang sia-sia karena sikap Menteri Cho yang terus berusaha mengatasi berbagai kesulitan dan semangat tinggi Cho terhadap reformasi kejaksaan, menimbulkan simpati masyarakat dan juga menjadi daya gerak besar dalam reformasi kejaksaan. 

Sehubungan dengan rencana reformasi kejaksaan yang diumumkan oleh Menteri Cho pada hari Senin, Presiden Moon mengatakan bahwa itu merupakan penapakkan kaki pertama dalam reformasi kejaksaan yang tidak mampu dilaksanakan oleh siapapun hingga saat ini. 

Ditambahkan pula, apabila kejaksaan menjaga sikap bahwa kejaksaan sendirilah yang merupakan subyek utama dalam reformasi, reformasi itu akan lebih efektif, dan dapat dilaksanakan tanpa henti di masa depan. 

Moon mengatakan bahwa reformasi kejaksaan dan nilai yang adil adalah tujuan utama dalam pemerintahan saat ini, dan pemerintah Korea Selatan akan tetap berupaya untuk mewujudkan hal tersebut. 

Sehubungan dengan reformasi media, Moon menyatakan bahwa reformasi media tidak boleh dicampuri oleh pemerintah, dan dia hanya meminta kepada dunia media agar berupaya untuk mereformasi secara mandiri.