Partai berkuasa dan partai oposisi Korea Selatan mengeluarkan tanggapan yang berbeda mengenai keputusan pemerintah Korea Selatan untuk mengirim unit militernya ke Selat Hormuz.

Sejumlah partai politik Korea Selatan mengungkapkan pihaknya menghargai keputusan pemerintah tersebut, namun sebagian partai oposisi mempermasalahkan pengiriman tentara Korea Selatan itu karena tidak mendapat persetujuan dari parlemen. 

Partai Demokrasi dan Perdamaian, serta Partai Keadilan menegaskan posisinya yang menolak pengiriman unit Cheonghae ke Selat Hormuz.

Juru Bicara Partai Demokrat Korea, Lee Jae-jung dalam pengarahan hari Selasa (21/01/20) menyatakan keputusan pemerintah dapat dipahami dengan mempertimbangkan seluruh kepentingan negara termasuk keamanan warga Korea Selatan.

Juru Bicara Partai Kebebasan Korea, Kim Sung-won menyampaikan pihaknya merasa kecewa karena pemerintah tidak melibatkan partai oposisi utama dalam mengambil keputusan tersebut. Selanjutnya, ia juga menekankan bahwa pengiriman tentara perlu menjalankan proses persetujuan parlemen.

Sementara itu, Ketua Partai Keadilan, Sim Sang-jung menegaskan partainya menolak pengiriman tentara Korea Selatan yang melawan Iran dan isu itu perlu disetujui oleh parlemen karena pada tahun lalu diajukan persetujuan parlemen untuk perpanjangan masa penugasan pasukan unit Cheonghae.