Para wali kota dan bupati di sepuluh daerah yang berbatasan dengan Korea Utara mengusulkan Kementerian Unifikasi Korea Selatan untuk membatasi penyebaran selebaran propaganda anti-Korea Utara.

Usulan itu disampaikan oleh Wali Kota Gimpo, Jung Ha-yong yang juga menjabat sebagai Ketua Perhimpunan Wali Kota dan Bupati di Wilayah Perbatasan pada hari Kamis (04/06/ 20).

Dalam usulan itu, mereka mengkritik bahwa penyebaran selebaran propaganda anti-Korea Utara merupakan perbuatan yang tidak bertanggung jawab karena merusak harapan penduduk di wilayah perbatasan untuk hidup dengan aman dan damai tanpa ketegangan.

Para wali kota dan bupati tersebut kemudian meminta pemerintah Korea Selatan untuk menyediakan landasan hukum agar penyebaran selebaran dapat dihentikan dan menghukum penyebarnya.

Dalam pertemuan dengan Wali Kota Jung, Menteri Unifikasi Korea Selatan, Kim Yeon-chul mengatakan pihaknya memahami pentingnya melindungi keamanan dan ekonomi penduduk di wilayah perbatasan dan kemudian mengonfirmasi tekadnya untuk membatasi penyebaran selebaran propaganda anti-Korea Utara.