Perdana Menteri Jepang, Yoshihide Suga menyerukan agar aset perusahaan Jepang yang disita di Korea Selatan tidak dilikuidasi untuk kompensasi bagi korban kerja paksa warga Korea di masa perang, dengan memperingatkan hal itu akan mendorong ketegangan lebih lanjut dalam hubungan bilateral.

Dalam jumpa persnya selama kunjungannya ke Indonesia pada hari Rabu (21/10/20) waktu setempat, Suga mengatakan dia telah berulang kali mendesak pemerintah Seoul untuk mencari solusi demi menyelesaikan masalah tersebut, karena keputusan pengadilan Korea Selatan bertentangan dengan perjanjian kedua negara yang dicapai pada tahun 1965 untuk menormalisasi hubungan bilateral.

Setelah Nippon Steel menolak untuk mengikuti putusan pengadilan Korea Selatan pada tahun 2018, para penggugat mencoba menjalankan proses hukum untuk menjual saham perusahaan tersebut. 

Media Jepang sebelumnya telah melaporkan bahwa pemerintah Tokyo menuntut resolusi untuk masalah kerja paksa sebagai prasyarat untuk kehadiran Suga di KTT trilateral antara Korea Selatan, China, dan Jepang yang rencananya akan diadakan di Seoul.