Direktur Urusan Asia dan Pasifik di Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, Kim Jung-han bersama Direktur Jenderal Biro Urusan Asia dan Oseania di Kementerian Luar Negeri Jepang, Shigeki Takizaki membicarakan pendapat masing-masing mengenai keputusan pengadilan Korea Selatan terhadap pemerintah Jepang untuk memberikan kompensasi kepada para korban perbudakan syahwat di masa perang Jepang.

Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyampaikan bahwa Kim dan Takizaki menggelar pertemuan virtual pada hari Jumat (15/01/21).

Dalam pertemuan tersebut, Takizaki menerangkan pendapat pemerintah Jepang tentang keputusan pengadilan Korea Selatan sementara Kim menerangkan pendapat pemerintah Korea Selatan tentang isu wanita perbudakan syahwat dan keputusan pengadilan tersebut.

Selain itu, kedua pihak membicarakan keputusan pengadilan Korea Selatan tentang kompensasi kerja paksa warga Korea di masa perang, pembatasan ekspor, dan air yang terkontaminasi radiasi nuklir dari Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Fukushima, Jepang.

Namun keduanya tidak membuahkan hasil dan hanya mengonfirmasi ulang pendapat masing-masing.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyampaikan, kedua pihak bersepaham bahwa penting untuk meneruskan dialog demi menyelesaikan masalah antara kedua negara sehingga akan melanjutkan perundingan ke depannya.