Sehubungan dengan deklarasi untuk mengakhiri Perang Korea, Menteri Unifikasi Lee In-young mengatakan bahwa pihaknya tidak tergsa-gesa membahas deklarasi tersebut karena hal itu mengenai denuklirisasi Korea Utara dan bukan hanya sekedar deklarasi akhir perang dan menerima masalah nuklir Korea Utara.

Di dalam audit dan inspeksi Majelis Nasional Korea Selatan pada hari Senin (18/10), Menteri Lee menyatakan bahwa pembahasan itu hanya berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan denuklirisasi dan negosiasi dengan Korea Utara. 

Terkait kritik yang mengatakan pemerintahaan Moon Jae-in mendorong deklarasi akhir perang dilaksanakan dalam masa jabatannya yang sebentar lagi berakhir, Menteri Lee mengatakan bahwa pemerintah tidak terburu-buru dalam melaksanakan hal tersebut. Tidak ada penetapan waktu untuk perbaikan hubungan antara kedua Korea, namun juga tidak dapat dikatakan bahwa  perbaikan hubungan itu tidak dapat dilaksanakan di masa akhir pemerintahaan saat ini. 

Sehubungan tuntutan Korea Utara agar Korea Selatan 'bersikap mendua' dalam hal pengembangan rudal Korea Selatan dan menganggap pengembangan rudal dan nuklir Korea Utara sebagai provokasi, Menteri Lee mengatakan dia berharap agar masalah itu bisa dipecahkan melalui dialog pihak militer. 

Ditambahkan pula, apabila Korea Selatan menerima tuntutan sepihak Korea Utara, hal itu bukanlah jalan pintas untuk dialog dan kerja sama dengan Korea Utara. Untuk itu, kedua pihak harus menyediakan alasan dan standar yang dapat disepakati oleh kedua pihak. 

Lee mengatakan bahwa pemerintah Korea Selatan menghormati penerapan sanksi PBB, dan deklarasi mengakhiri Perang Korea atau perlonggaran sanksi sejalan dengan upaya pembukaan kembali dialog. 

Sementara itu ditambahkannya pula bahwa pemberian bantuan vaksin COVID-19 untuk Korea Utara tidak sedang dipertimbangkan oleh pemerintah Korea Selatan secara resmi.