Korea Utara merilis tiga pernyataan secara beruntun yang mengecam keras Amerika Serikat (AS) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai diskusi informal terkait hak asasi manusia (HAM) Korea Utara yang digelar di Dewan Keamanan PBB baru-baru ini. 

Menurut Kantor Berita Pusat Korea Utara (KCNA), Perwakilan Korea Utara untuk PBB mengatakan dalam pernyataan pers pada Minggu (19/03) bahwa Pyongyang dengan tegas mengutuk dan menolak tekanan AS mengenai kondisi hak asasi manusia Korea Utara, yang merupakan pelanggaran keras terhadap kedaulatan negara dan menjadi tantangan serius. 

Ditambahkan pula bahwa Korea Utara berkomitmen untuk menanggapi dengan kuat, jelas, dan menyeluruh terhadap upaya konspirasi HAM ilegal tersebut.

Kim Son Gyong, Wakil Menteri Luar Negeri Korea Utara untuk Organisasi Internasional, dalam sebuah pernyataan juga mengutuk keras dan menolak sepenuhnya langkah Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, yang disebutnya alih-alih membantu meredakan ketegangan di Semenanjung Korea dan regional, malah menambahkan minyak ke api yang membara. 

Seorang pejabat lain dari Kementerian Luar Negeri Korea Utara, Cho Cheol-soo, dalam pernyataan terpisah mengecam Duta Besar AS Linda Thomas-Greenfield yang menyebut bahwa pelanggaran hak asasi manusia di Korea Utara bukan hanya sangat serius, tetapi juga terkait langsung dengan pengembangan senjata pemusnah massal (WMD) dan rudal balistik ilegal Korea Utara.

Dewan Keamanan PBB mengadakan pertemuan informal mengenai kondisi hak asasi manusia di Korea Utara pada 17 Maret waktu setempat.