Kantor Kepresidenan Korea Selatan menyesali adanya laporan yang salah mengenai hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) antara Presiden Yoon Suk Yeol dan Perdana Menteri (PM) Fumio Kishida oleh sejumlah media Jepang, dan meminta agar hal serupa tidak terulang kembali. 

Seorang pejabat Kantor Kepresidenan mengatakan pada Senin (20/03) bahwa kedua pemimpin tidak pernah membahas masalah Pulau Dokdo maupun wanita perbudakan syahwat dalam KTT baru-baru ini. 

Ditambahkannya bahwa media Jepang menyuarakan suatu hal tertentu tanpa alasan, dan kemudian menghilang setelah hal tersebut dikonfirmasi tidak benar.

Selain itu, mengenai pembatasan impor hasil perikananan Jepang, dia mengatakan bahwa pihaknya tidak dapat mengungkapkan apa yang secara khusus dikatakan oleh kedua pemimpin dalam KTT Korea-Jepang baru-baru ini.

Namun demikian, dia mengatakan bahwa pemerintah Korea Selatan bersikap tegas, sebagaimana pihaknya tidak akan menerima kondisi yang mengancam keamanan dan kesehatan masyarakat Korea Selatan. 

Ditambahkannya, untuk menyelesaikan kekhwatiran terkait masalah tersebut, harus disertakan bukti ilmiah mengenai keamanan hasil perikanan Jepang. Dikatakannya pula, meski demikian, masyarakat hanya akan menerima impor produk perikanan dari Jepang bila merasa aman.

Pejabat tersebut mengatakan bahwa 95 persen isi dialog para politikus Jepang dalam KTT tersebut adalah pernyataan rasa terima kasih atas keputusan pemerintah Korea Selatan untuk memecahkan masalah kerja paksa di masa penjajahan serta kerja sama untuk hubungan bilateral.

Lima persen lainnya dari isi dialog tersebut adalah mengenai kepentingan konstituen mereka, dan inilah yang digunakan oleh para politikus di media.

Sebelumnya, sebuah media Jepang melaporkan bahwa masalah hak kedaulatan Pulau Dokdo dan kesepakatan masalah wanita perbudakan syahwat dibahas dalam KTT terkini antara Presiden Yoon dan PM Kishida.

Selain itu, harian Sankei Shimbun juga melaporkan bahwa Perdana Menteri Kishida telah meminta pencabutan pembatasan impor hasil perikanan dari Fukusihma. 

Seorang pejabat Kantor Kepresidenan Korea Selatan mengatakan bahwa dialog antara kedua pemimpin negara tidak akan dipublikasikan, dan posisi ini akan tetap dijalankan oleh pemerintah Korea Selatan dan Jepang walaupun terdapat berita yang salah dari sejumlah media.