Pemerintah Korea Selatan menyatakan penyesalan mendalam atas diloloskannya buku pelajaran sekolah dasar di Jepang yang melemahkan fakta kerja paksa warga Korea oleh Jepang di masa penjajahan dan memperkuat klaim atas kedaulatan Pulau Dokdo. 

Dalam pernyataan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri pada hari Selasa (28/03), pemerintah Korea Selatan menyatakan penyesalan atas langkah pemerintah Jepang mengesahkan buku pelajaran SD yang masih memuat klaim yang tidak masuk akal yang telah berlanjut selama beberapa dekade terakhir.

Khususnya, pemerintah Korea Selatan memprotes keras pengesahan buku pejalaran yang mengandung klaim sepihak pemerintah Jepang atas Pulau Dokdo, yang disebut Pulau Takeshima dalam bahasa jepang, yang dikatakannya merupakan wilayah teritorial Korea Selatan berdasarkan sejarah, geografi dan hukum internasional. 

Pemerintah Korea Selatan menegaskan pihaknya tidak akan menerima klaim Jepang terkait Pulau Dokdo. 

Selain itu, pihaknya juga menyatakan penyesalan atas penjelasan terkait sejarah kerja paksa warga Korea oleh Jepang, serta mendesak pemerintah Jepang untuk menunjukkan sikap permintaan maaf dan introspeksi diri dari sejarah masa lalu.

Ditambahkan pula, pengenalan sejarah yang benar kepada generasi muda harus terlebih dulu diprioritaskan untuk dapat membangun hubungan antara Korea Selatan dan Jepang yang lebih baik dan sehat. 

Korea Selatan juga menyerukan pemerintah Jepang untuk melihat sejarah secara lebih jujur dan bertanggung jawab mendidik generasi masa depan.