Duta Besar Korea Selatan untuk PBB, Hwang Joon-kook pada hari Senin (18/03) waktu setempat menekankan, pentingnya pengambilan langkah dari Dewan Keamanan PBB terhadap pengembangan misil dan nuklir Korea Utara. 

Dalam gelaran konferensi DK PBB mengenai pelucutan dan non-proliferasi nuklir yang digelar di New York Amerika Serikat, Dubes Hwang mengatakan bahwa tindakan dan sistem non-proliferasi nuklir yang sulit diambil hingga saat ini mendapatkan tantangan serius akibat kondisi internasional.

Menurut Hwang, meskipun para pihak terkait membahas non-proliferasi nuklir, namun Korea Utara tetap melakukan provokasi seperti peluncuran rudal balistik jarak pendek dari Pyongyang ke arah Laut Timur yang dilakukan hari Senin pagi. 

Ditambahkan pula, kebijakan nuklir Korea Utara mengizinkan serangan lebih dulu terhadap Korea Selatan yang ditunjuk oleh Kim Jong-un sebagai musuh utama. 

Dubes Hwang menekankan bahwa negara anggota tetap DK PBB harus mempertahankan sistem non-proliferasi nuklir yang terjaga selama puluhan tahun termasuk Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT). 

Pernyataan tersebut ditafsirkan bahwa, negara anggota tetap DK PBB Rusia menyebutkan kemungkinan penggunaan senjata nuklir di perang di Ukraina. 

Sementara itu, Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield menyatakan bahwa pihaknya telah mengusulkan resolusi DK PBB yang melarang penempatan senjata nuklir untuk antariksa atau senjata pemusnah massal (WMD) di orbit sekitar bumi bersama Jepang. 

Menurut media AS seperti Wall Street Journal, AS mengkhawatirkan adanya kemungkinan penempatan senjata nuklir untuk mencegat satelit yang bisa menghancurkan satelit lain dari dunia Barat oleh Rusia. 

Rusia membantah dugaan serupa, namun AS telah mengeluarkan peringatan kepada Rusia agar tidak menempatkan senjata nuklir untuk antariksa.